JAKARTA, Beritametropolitan.id – Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis 10 tahun penjara terhadap enam anggota polisi yang terbukti terlibat dalam kasus pengeroyokan terhadap dua penagih utang atau mata elang (matel) di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan.
Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan pada Kamis (5/11/2026). Selain hukuman penjara, majelis hakim juga membebankan kewajiban pembayaran restitusi atau ganti kerugian kepada keluarga korban sebesar Rp783.717.436.
Restitusi tersebut diberikan kepada dua istri korban, masing-masing Tina Mariana dan Viktoris Sinen, dengan nilai sekitar Rp391,8 juta untuk setiap keluarga.
Hakim Ketua Eman Sulaeman menyatakan bahwa pembayaran restitusi menjadi tanggung jawab para terdakwa secara tanggung renteng.
Majelis hakim memberikan waktu satu bulan kepada para terdakwa untuk memenuhi kewajiban pembayaran tersebut. Apabila tidak dibayarkan, kekayaan atau pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang untuk memenuhi hak keluarga korban.
Apabila penyitaan dan pelelangan tidak mencukupi atau tidak memungkinkan dilakukan, sisa restitusi yang tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama 120 hari bagi masing-masing terpidana.
Berawal dari Perselisihan di Jalan
Peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada Desember 2025 di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan.
Berdasarkan uraian surat dakwaan, peristiwa bermula ketika salah satu terdakwa merasa diikuti oleh dua orang pengendara sepeda motor setelah pulang dari PTIK.
Terdakwa kemudian menyampaikan kekhawatirannya melalui grup percakapan kepada rekan-rekannya.
Situasi berkembang ketika dua orang penagih utang menghampiri salah satu terdakwa di sekitar warung seafood dekat Taman Makam Pahlawan Kalibata.
Keduanya menyampaikan persoalan tunggakan pembayaran sepeda motor Yamaha NMAX yang digunakan salah satu pihak.
Tidak lama kemudian, sejumlah orang lainnya datang ke lokasi hingga terjadi peristiwa kekerasan yang berujung pada meninggalnya dua korban.
Hak Keluarga Korban Menjadi Perhatian
Putusan pengadilan tersebut menjadi perhatian karena tidak hanya menjatuhkan hukuman pidana kepada para terdakwa, tetapi juga menetapkan kewajiban restitusi bagi keluarga korban.
Restitusi merupakan salah satu bentuk pemulihan hak korban tindak pidana atau keluarganya atas kerugian yang ditimbulkan akibat suatu tindak pidana.
Dalam perkara ini, kewajiban pembayaran restitusi menjadi bagian penting dari putusan majelis hakim.
Kasus tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa setiap warga negara, termasuk aparat penegak hukum, memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.
Penegakan hukum harus berjalan secara profesional, transparan, dan tidak boleh memberikan ruang bagi tindakan kekerasan maupun penyalahgunaan kewenangan.
{Nurman-BM}
@Beritametropolitan.id
