JAKARTA, Beritametropolitan.id – Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam menangani perkara tindak pidana korupsi kembali menjadi sorotan. Lima pemohon resmi mengajukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap sejumlah ketentuan undang-undang yang memberikan kewenangan kepada jaksa untuk melakukan penyidikan sekaligus penuntutan perkara korupsi.
Permohonan tersebut terdaftar dengan Nomor 408/PUU-XXIV/2026 dan menjadi perhatian karena menyangkut prinsip independensi, pengawasan, serta keseimbangan kewenangan antarlembaga penegak hukum.
Kelima pemohon tersebut adalah Syamsul Jahidin, Kharisma J. Subakti, Marina Ria Aritonang, Dimas Yoga Pratama, dan Muhammad Riski Farisal.
Dalam permohonannya, mereka menilai pelaksanaan fungsi penyidikan dan penuntutan oleh institusi yang sama berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan, konflik kepentingan, serta melemahkan mekanisme pengawasan dalam sistem peradilan pidana.
Sejumlah Ketentuan Undang-Undang Dipersoalkan
Para pemohon mengajukan pengujian terhadap sejumlah ketentuan dalam empat undang-undang, yakni:
1. UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.
2. UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
4. UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Ketentuan yang dipersoalkan antara lain Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan, Pasal 39 beserta penjelasannya dalam UU Tipikor, sejumlah frasa dalam Pasal 44 dan Pasal 50 UU KPK, serta frasa Kejaksaan Republik Indonesia dalam Pasal 7 ayat (5) KUHAP.
Pengujian tersebut diarahkan untuk memperjelas batas kewenangan dan mekanisme pengawasan terhadap aparat penegak hukum.
Pemohon Soroti Potensi Penyalahgunaan Wewenang
Kuasa hukum para pemohon, Melani Mindasari, menyampaikan bahwa keberlakuan norma-norma tersebut dinilai berpotensi merugikan hak konstitusional kliennya.
Menurutnya, persoalan tersebut berkaitan dengan jaminan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
Dalam sidang pemeriksaan pendahuluan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Selasa (10/11/2026), Melani menyoroti pentingnya kejelasan aturan mengenai kewenangan dan pengawasan internal Kejaksaan.
Para pemohon juga mengkhawatirkan besarnya kekuasaan aparat penegak hukum apabila tidak diimbangi mekanisme pengawasan yang memadai.
Ujian Prinsip Checks and Balances Penegakan Hukum
Perkara ini membuka kembali diskusi mengenai prinsip checks and balances dalam sistem penegakan hukum Indonesia.
Dalam negara hukum, kewenangan setiap lembaga penegak hukum harus memiliki batas yang jelas, mekanisme pertanggungjawaban, serta pengawasan yang dapat memastikan tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan.
Di satu sisi, pemberantasan korupsi membutuhkan kewenangan yang kuat dan efektif. Namun, di sisi lain, kewenangan tersebut tetap harus dijalankan berdasarkan prinsip akuntabilitas dan kepastian hukum.
Persoalan yang kini diuji MK bukan semata-mata mengenai siapa yang berwenang menangani perkara korupsi, melainkan juga bagaimana memastikan setiap kewenangan dijalankan secara transparan dan tidak membuka ruang konflik kepentingan.
Menunggu Sikap Mahkamah Konstitusi
Dalam tahap pemeriksaan pendahuluan pada 10 November 2026, Mahkamah Konstitusi meminta para pemohon memperjelas argumentasi permohonan sebelum proses pengujian dilanjutkan.
Dengan demikian, permohonan tersebut masih berada dalam proses pemeriksaan dan belum menghasilkan putusan mengenai konstitusionalitas ketentuan yang digugat.
Publik kini menunggu bagaimana Mahkamah Konstitusi menilai persoalan tersebut, terutama terkait batas kewenangan penyidikan, penuntutan, dan pengawasan dalam sistem peradilan pidana.
Perkara ini menjadi penting karena hasil pengujian nantinya dapat memberikan kepastian mengenai konstruksi kewenangan lembaga penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
Catatan Redaksi:
Gugatan terhadap suatu undang-undang merupakan hak konstitusional warga negara. Dalil mengenai potensi konflik kepentingan dan penyalahgunaan kewenangan merupakan argumentasi para pemohon yang masih harus diuji oleh Mahkamah Konstitusi. Belum terdapat putusan yang menyatakan ketentuan tersebut bertentangan dengan UUD 1945.
{Nurman-BM}
@Beritametropolitan.id
Sumber: Tn
