YOGYAKARTA, Beritametropolitan.id – Universitas Gadjah Mada (UGM) mengambil langkah serius menyikapi kericuhan dalam aksi demonstrasi yang berlangsung di Yogyakarta pada 10 November 2026. Pihak kampus menginisiasi pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) bersama sejumlah perguruan tinggi untuk menelusuri rangkaian peristiwa, termasuk dugaan tindakan kekerasan dalam proses pengamanan oleh aparat.
Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya memperoleh gambaran yang utuh mengenai peristiwa yang terjadi di sekitar Kantor DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) hingga kawasan Bundaran UGM.
Rektor UGM, Prof. dr. Ova Emilia, menyampaikan bahwa pembentukan tim pencari fakta diperlukan agar seluruh kejadian dapat ditelusuri secara menyeluruh dan tidak menimbulkan kesimpangsiuran informasi di tengah masyarakat.
Menurut Ova, proses pencarian fakta harus dilaksanakan secara independen, objektif, terbuka, serta berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Tim tersebut nantinya diharapkan dapat menghimpun keterangan dari berbagai pihak, mendengarkan pengalaman mahasiswa dan masyarakat yang terdampak, mengumpulkan dokumentasi, serta menelusuri kronologi kejadian, termasuk dugaan kekerasan selama proses pengamanan aksi.
Hasil penelusuran tersebut diharapkan menjadi dasar penyusunan rekomendasi dan tindak lanjut kepada pihak-pihak yang memiliki kewenangan.
“UGM Tekankan Perlindungan Mahasiswa dan Hak Warga Sipil”
Wakil Rektor UGM Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Alumni, Dr. Arie Sujito, mengatakan bahwa inisiatif pembentukan TGPF merupakan bagian dari tanggung jawab universitas dalam melindungi seluruh sivitas akademika, khususnya mahasiswa.
Ia menegaskan bahwa setiap informasi mengenai peristiwa yang dialami mahasiswa perlu ditelusuri dan diklarifikasi menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pendekatan tersebut dinilai penting agar penanganan persoalan tidak didasarkan pada spekulasi maupun informasi yang belum terverifikasi.
UGM juga menekankan pentingnya menjaga hak-hak warga negara, termasuk kebebasan menyampaikan pendapat dan aspirasi sebagaimana dijamin dalam kehidupan demokrasi.
Tujuh Mahasiswa Telah Dipulangkan, Satu Mahasiswa Masih Mendapat Pendampingan
Dalam perkembangan penanganan peristiwa tersebut, UGM sebelumnya memastikan tujuh mahasiswa yang sempat diamankan aparat kepolisian telah dipulangkan.
Sementara itu, satu mahasiswa lainnya dilaporkan masih menjalani perawatan medis akibat luka yang dialaminya dalam peristiwa tersebut.
Pihak universitas juga menyatakan membuka akses pendampingan bagi mahasiswa maupun keluarga yang membutuhkan bantuan hukum, layanan kesehatan, dan bentuk dukungan lainnya melalui kanal resmi UGM.
Dekan FISIPOL UGM, Prof. Dr. Phil. Gabriel Lele, menyampaikan bahwa enam mahasiswa dari fakultas tersebut diarahkan menjalani pemeriksaan medis setelah dipulangkan. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan sekaligus memperoleh kejelasan terkait informasi yang berkembang.
“Komnas HAM Turun Tangan, Periksa Rekaman CCTV”
Perkembangan terbaru pada Jumat (13/11/2026), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melakukan pertemuan koordinasi dengan pimpinan UGM untuk menindaklanjuti penelusuran peristiwa aksi mahasiswa 10 November di kawasan Bundaran UGM.
Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, menyampaikan bahwa pihaknya telah memperoleh gambaran kronologi kejadian, termasuk informasi mengenai mahasiswa yang mengalami luka, penangkapan peserta aksi, serta dugaan masuknya aparat dan penggunaan gas air mata di lingkungan kampus.
Dalam pertemuan tersebut, Komnas HAM turut melihat rekaman kamera pengawas atau CCTV milik UGM, khususnya rekaman pada malam hari hingga dini hari.
Komnas HAM menyatakan data dan dokumentasi tersebut penting untuk membantu proses analisis terhadap kemungkinan adanya pelanggaran hak asasi manusia.
Anis juga menjelaskan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Polda DIY dan melakukan peninjauan sejumlah lokasi yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. Komnas HAM juga meminta keterangan dari sejumlah pihak, termasuk korban yang masih menjalani perawatan.
“UGM Minta Penelusuran Berdasarkan Fakta”
Pimpinan UGM menegaskan bahwa penelusuran peristiwa tersebut harus dilakukan secara objektif agar tidak berkembang menjadi spekulasi di tengah masyarakat.
Universitas juga menyatakan tetap menghormati institusi hukum dan pemerintah, sekaligus menjalankan tanggung jawabnya untuk melindungi mahasiswa serta menjaga kebebasan akademik.
Sementara itu, Arie Sujito menyampaikan bahwa perguruan tinggi mempunyai tanggung jawab dalam menjaga hak-hak warga sipil dan kehidupan demokrasi.
Melalui pembentukan tim pencari fakta, pendampingan mahasiswa, serta koordinasi dengan Komnas HAM, UGM berharap seluruh rangkaian kejadian dapat terungkap secara jelas.
Peristiwa demonstrasi 10 November 2026 di Yogyakarta menjadi perhatian masyarakat karena menyangkut kebebasan menyampaikan pendapat, perlindungan mahasiswa, serta pelaksanaan tugas pengamanan oleh aparat.
Publik kini menantikan hasil penelusuran yang dilakukan UGM, Komnas HAM, dan pihak-pihak terkait.
Keterbukaan informasi, pemeriksaan bukti secara objektif, serta klarifikasi dari seluruh pihak dinilai penting untuk memastikan persoalan tersebut dapat ditangani secara transparan dan sesuai ketentuan hukum.
Apabila ditemukan adanya pelanggaran, hasil pemeriksaan diharapkan dapat menjadi dasar bagi pihak berwenang untuk mengambil langkah sesuai peraturan perundang-undangan.
Sebaliknya, setiap pihak juga perlu diberikan ruang untuk menyampaikan klarifikasi agar kesimpulan yang dihasilkan tidak mendahului proses pemeriksaan.
{Team Redaksi-BM}
@Beritametropolitan.id
