Jakarta Barat, Beritametropolitan.id – Dugaan peredaran obat keras jenis pil koplo kembali menjadi sorotan. Seorang pemilik toko yang disebut bernama Ikhsan dikabarkan telah menjalani hukuman pidana dan berada di dalam penjara selama kurang lebih satu tahun. Namun, setelah pemiliknya menjalani hukuman, toko kosmetik yang sebelumnya dikaitkan dengan dugaan peredaran pil koplo tersebut disebut masih beroperasi.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat: apakah aktivitas yang diduga berkaitan dengan peredaran obat keras benar-benar telah berhenti, atau justru masih berlangsung dengan pola dan pihak yang berbeda?
Informasi yang dihimpun di lapangan menyebutkan, toko yang disebut sebagai toko kosmetik tersebut diduga masih menjalankan aktivitas. Dugaan tersebut tentunya perlu dibuktikan melalui pemeriksaan aparat penegak hukum untuk memastikan apakah aktivitas di lokasi tersebut benar-benar berkaitan dengan peredaran obat keras atau merupakan kegiatan perdagangan kosmetik biasa.
“Pemilik Dipenjara, Aktivitas Diduga Berlanjut”
Perkara yang pernah menjerat Ikhsan menjadi bagian penting yang perlu ditelusuri. Apabila benar yang bersangkutan telah menjalani hukuman terkait perkara obat-obatan, aparat perlu memastikan apakah setelah dirinya dipenjara masih terdapat aktivitas serupa di lokasi tersebut.
Jika ditemukan indikasi peredaran obat keras, penyelidikan tidak semestinya berhenti pada orang yang berada di lapangan. Aparat dapat menelusuri asal barang, pemasok, pengelola, kurir, hingga pihak lain yang diduga memiliki keterkaitan.
Namun, seluruh dugaan tersebut tetap harus dibuktikan berdasarkan alat bukti yang sah dan proses hukum yang berlaku.
“BAPEKAP Minta Aparat Tidak Tinggal Diam”
Sorotan terhadap dugaan aktivitas tersebut juga mendapat perhatian dari Badan Pemantau Kinerja Aparatur Pemerintahan (BAPEKAP).
Ketua Umum BAPEKAP, Dr. H. TB. Syaiful Irsyad, S.Sos., S.H., M.H., M.Kn., yang biasa disapa Bang TB. Syaiful, meminta aparat penegak hukum tidak mengabaikan informasi masyarakat mengenai dugaan peredaran obat keras.
BAPEKAP meminta aparat melakukan pengecekan secara langsung dan menyeluruh apabila terdapat informasi serta indikasi awal yang memadai.
Menurut BAPEKAP, jika memang ditemukan dugaan peredaran obat keras, penanganannya jangan hanya berhenti pada penjual atau orang yang berada di depan toko.
Asal barang, pemasok, pengelola, jalur distribusi, serta pihak lain yang diduga terlibat perlu ditelusuri berdasarkan bukti yang ditemukan.
“Sorotan serupa datang dari Generasi Anti Narkotika Nasional (GANN).”
Ketua Umum GANN, Fakhruddin Sanghaji/Sangaji Bima, menilai informasi mengenai dugaan peredaran obat-obatan yang menyasar masyarakat, khususnya generasi muda, perlu mendapat perhatian serius dari aparat dan instansi terkait.
GANN mendorong agar aparat tidak menunggu sampai persoalan tersebut menimbulkan korban atau dampak yang lebih luas.
Menurut GANN, apabila terdapat dugaan toko kosmetik dijadikan tempat atau kedok untuk menjual obat keras secara ilegal, aparat perlu melakukan pemeriksaan sesuai kewenangannya.
Namun GANN juga menekankan bahwa setiap dugaan harus dibuktikan melalui proses hukum, sehingga tidak terjadi tuduhan terhadap pihak yang sebenarnya tidak terlibat.
GANN meminta aparat melakukan pengawasan secara berkelanjutan, terutama terhadap lokasi yang sebelumnya pernah dikaitkan dengan perkara obat-obatan.
Istilah “kartel pil koplo” yang muncul dalam informasi masyarakat tidak boleh serta-merta dianggap sebagai fakta hukum.
Untuk memastikan apakah terdapat jaringan distribusi, aparat perlu melakukan penyelidikan dan penyidikan berdasarkan bukti yang ditemukan di lapangan.
BAPEKAP dan GANN sama-sama mendorong agar aparat membuka fakta secara terang apabila memang ditemukan pelanggaran. Sebaliknya, jika pemeriksaan tidak menemukan adanya tindak pidana, hasil pemeriksaan tersebut juga perlu disampaikan agar tidak terjadi tuduhan tanpa dasar.
“Bukan Sekadar Menangkap Penjual Eceran”
Dugaan peredaran pil koplo tidak cukup dilihat dari aktivitas penjualan di tingkat toko. Apabila ditemukan bukti tindak pidana, aparat perlu mengurai mata rantai distribusinya.
Mulai dari sumber barang, pihak yang memasok, penyimpanan, pengiriman, penjualan hingga konsumen perlu ditelusuri sesuai kewenangan aparat.
Dalam UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, ketentuan mengenai sediaan farmasi diatur antara lain dalam Pasal 138.
Sementara itu, ketentuan pidana terdapat dalam Pasal 435, yang mengatur ancaman pidana terhadap pihak yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sebagaimana ditentukan dalam undang-undang.
Ancaman pidananya dapat berupa pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp5 miliar.
Selain itu, Pasal 436 UU Nomor 17 Tahun 2023 mengatur mengenai praktik kefarmasian yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan. Untuk kondisi tertentu yang berkaitan dengan obat keras, ketentuan tersebut juga memuat ancaman pidana.
Penerapan pasal tentunya harus disesuaikan dengan jenis obat, bentuk perbuatan, status izin, serta bukti yang ditemukan dalam proses pemeriksaan.
BAPEKAP dan GANN menilai, apabila benar Ikhsan telah menjalani hukuman tetapi lokasi yang diduga pernah berkaitan dengan perkara tersebut masih beroperasi, kondisi itu layak menjadi perhatian aparat.
Bukan berarti pengelola saat ini otomatis memiliki hubungan dengan perkara sebelumnya. Namun, kondisi tersebut dapat diperiksa untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran hukum baru.
“Jangan sampai masyarakat hanya melihat satu nama, sementara dugaan mata rantainya tidak pernah diperiksa. Kalau memang tidak ada pelanggaran, silakan dibuktikan melalui pemeriksaan. Tetapi kalau ditemukan bukti, tindak sesuai hukum,” demikian sikap BAPEKAP dalam menanggapi dugaan tersebut.
Sementara GANN mendorong aparat dan instansi terkait memperkuat pengawasan terhadap peredaran obat yang berpotensi disalahgunakan.
Masyarakat membutuhkan kepastian mengenai aktivitas toko tersebut. Apakah benar hanya menjalankan usaha kosmetik, atau terdapat aktivitas lain yang berkaitan dengan obat keras?
Pertanyaan tersebut hanya dapat dijawab melalui pemeriksaan dan penegakan hukum yang objektif.
BAPEKAP meminta aparat terkait melakukan pengecekan apabila terdapat laporan atau informasi masyarakat yang disertai indikasi awal yang memadai.
GANN juga mendorong langkah pencegahan dan pengawasan agar peredaran obat yang diduga disalahgunakan tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih luas.
Jika ditemukan pelanggaran, aparat diharapkan mengusut hingga sumber dan jaringan distribusinya. Namun apabila tidak ditemukan bukti pelanggaran, aparat juga diharapkan memberikan klarifikasi agar informasi yang beredar tidak berkembang menjadi tuduhan tanpa dasar.
Hingga adanya pemeriksaan resmi, dugaan bahwa toko kosmetik tersebut masih berkaitan dengan peredaran pil koplo tetap merupakan informasi yang membutuhkan verifikasi.
Publik juga berhak mengetahui apakah perkara yang pernah menjerat Ikhsan merupakan kasus yang berdiri sendiri atau terdapat perkembangan lain setelah dirinya menjalani hukuman.
Kini perhatian tertuju kepada aparat penegak hukum: apakah benar masih terdapat aktivitas peredaran obat keras di lokasi tersebut dan, apabila terbukti, siapa saja yang terlibat?
BAPEKAP dan GANN mendorong agar dugaan tersebut tidak dibiarkan menjadi rumor. Jika benar terdapat tindak pidana, proses hukum harus berjalan. Jika tidak terbukti, masyarakat juga berhak mendapatkan penjelasan.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Ikhsan, pemilik atau pengelola toko, pihak terkait, BAPEKAP, GANN, serta aparat penegak hukum apabila terdapat informasi dalam pemberitaan ini yang perlu diluruskan.
{Team Redaksi-BM}
