Jakarta Barat, Beritametropolitan.id – Dugaan peredaran obat keras yang kerap disebut masyarakat sebagai “pil koplo” kembali menjadi sorotan. Kali ini, aktivitas tersebut diduga berlangsung dengan modus berkedok toko kosmetik di kawasan Jalan Jembatan Besi Raya, Jakarta Barat.
Informasi mengenai dugaan tersebut menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat. Apabila benar terdapat penjualan obat keras tanpa kewenangan di balik aktivitas toko kosmetik, bagaimana pengawasan terhadap tempat usaha tersebut dapat dilakukan?
Lebih jauh, muncul pula dugaan adanya jaringan atau pihak tertentu yang mengendalikan aktivitas tersebut. Namun, dugaan mengenai “kartel” maupun “permainan mafia” tersebut masih memerlukan pembuktian melalui penyelidikan aparat penegak hukum.
“Toko Kosmetik Diduga Menjadi Kedok”
Secara umum, toko kosmetik seharusnya menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan izin dan ketentuan yang berlaku. Apabila sebuah tempat usaha diduga digunakan untuk menjual obat keras yang seharusnya tidak diedarkan secara bebas, persoalannya dapat masuk ke ranah pengawasan dan penegakan hukum di bidang kesehatan.
Karena itu, aparat terkait dinilai perlu melakukan pemeriksaan apabila terdapat laporan masyarakat atau informasi awal yang dapat diverifikasi.
Pemeriksaan dapat mencakup legalitas usaha, jenis produk yang dijual, sumber barang, dokumen pengadaan, serta pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan usaha tersebut.
Aparat perlu menelusuri apakah terdapat jaringan pemasok, distributor, pemodal, maupun pihak lain yang secara terorganisir mengendalikan peredaran obat tersebut.
Jika dalam penyelidikan ditemukan adanya jaringan yang lebih besar, penindakan diharapkan tidak hanya menyasar penjual di tingkat lapangan.
Penelusuran terhadap asal-usul barang dan jalur distribusi menjadi penting untuk mengetahui dari mana obat tersebut diperoleh dan bagaimana sampai ke konsumen.
Ketua Umum Badan Pemantau Kinerja Aparatur Pemerintahan (BAPEKAP), Dr. H. TB. Syaiful Irsyad, S.Sos., SH., MH., M.Kn., turut menjadi sorotan dalam konteks pentingnya pengawasan terhadap kinerja aparatur.
Dalam perspektif pengawasan, informasi mengenai dugaan peredaran obat keras secara ilegal perlu ditindaklanjuti oleh instansi yang memiliki kewenangan apabila terdapat bukti awal yang dapat diverifikasi.
Pengawasan juga penting untuk memastikan bahwa setiap laporan masyarakat ditangani sesuai prosedur dan tidak berhenti hanya pada pemeriksaan terhadap pelaku lapangan.
Namun demikian, dugaan adanya pembiaran atau keterlibatan oknum aparat juga harus dibuktikan melalui pemeriksaan yang objektif. Tidak tepat menyatakan seseorang atau institusi bersalah sebelum terdapat bukti dan proses hukum yang sah.
Dugaan peredaran obat ilegal dapat berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang mengatur antara lain mengenai sediaan farmasi, praktik kefarmasian, pengawasan, serta ketentuan pidana di bidang kesehatan.
Salah satu ketentuan yang relevan adalah Pasal 435 UU Nomor 17 Tahun 2023, yang mengatur mengenai produksi atau peredaran sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu. Ketentuannya dapat dikenakan pidana penjara paling lama 12 tahun atau pidana denda paling banyak Rp5 miliar, apabila seluruh unsur pidananya terpenuhi.
BPOM sendiri dalam penindakan terhadap kasus obat ilegal pada 2025 menyebut Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (1), (2), dan (3), serta Pasal 436 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2023 sebagai ketentuan pidana yang dapat diterapkan sesuai fakta perkara.
Sementara Pasal 436 ayat (2) berkaitan dengan praktik kefarmasian yang dilakukan tanpa keahlian dan kewenangan apabila objeknya merupakan obat keras.
Penerapan pasal pidana tentunya bergantung pada hasil penyidikan, jenis obat yang ditemukan, status perizinan, cara memperoleh dan mengedarkan obat, serta terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana.
Pengawasan terhadap peredaran obat juga merupakan bagian dari tugas BPOM. Regulasi terbaru bahkan memperkuat pengawasan pengelolaan obat dan bahan obat di berbagai fasilitas. BPOM menyatakan pengawasan dilakukan untuk mencegah penyimpangan pengelolaan obat serta memastikan keamanan, mutu, dan khasiat obat tetap terjamin.
Dengan demikian, apabila terdapat informasi mengenai dugaan penjualan obat keras secara ilegal di sebuah tempat usaha, laporan tersebut dapat menjadi bahan bagi instansi berwenang untuk melakukan verifikasi dan pemeriksaan sesuai prosedur.
Dugaan peredaran pil koplo berkedok toko kosmetik di Jalan Jembatan Besi Raya pada akhirnya menjadi pekerjaan rumah bagi aparat dan instansi terkait.
Masyarakat berhak mendapatkan lingkungan yang aman dari peredaran obat yang dapat disalahgunakan. Karena itu, apabila informasi tersebut benar dan ditemukan pelanggaran, masyarakat tentu berharap dilakukan tindakan sesuai hukum.
Pertanyaan yang kemudian muncul adalah: jika benar terdapat penjualan obat keras secara ilegal di balik toko kosmetik, dari mana barang tersebut berasal, siapa pemasoknya, siapa pengelolanya, dan apakah ada jaringan yang lebih besar di belakangnya?
Pertanyaan tersebut hanya dapat dijawab melalui penyelidikan yang profesional, transparan, dan berdasarkan bukti.
Dugaan “permainan mafia” maupun dugaan keterlibatan oknum aparat tidak boleh menjadi tuduhan tanpa dasar. Namun, apabila ditemukan indikasi atau bukti yang mengarah pada adanya jaringan maupun pembiaran, aparat penegak hukum memiliki kewajiban untuk menindaklanjutinya sesuai ketentuan hukum.
BAPEKAP juga diharapkan dapat terus mendorong pentingnya transparansi dan akuntabilitas aparatur dalam menangani setiap persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat.
Kini, perhatian publik tertuju pada Jalan Jembatan Besi Raya dan langkah aparat terkait. Apakah dugaan tersebut hanya sebatas informasi masyarakat, atau memang terdapat aktivitas peredaran obat keras yang melanggar hukum?
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pemilik atau pengelola toko, pihak yang merasa disebut, aparat penegak hukum, BPOM, pemerintah daerah, maupun pihak terkait lainnya. Pemberitaan ini merupakan informasi awal berdasarkan dugaan yang beredar dan tidak dimaksudkan untuk menyatakan seseorang atau pihak tertentu bersalah sebelum adanya hasil pemeriksaan dan/atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
