Berita Metropolitan, Kepulauan Seribu- Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) terkait perizinan Pulau Sepa Besar pada Jumat, 10 Januari 2025. Pertemuan ini berlangsung di Gedung Mitra Praja, Jakarta, dan dihadiri berbagai pihak terkait.
Plt Bupati Kepulauan Seribu, Muhammad Fadjar Churniawan, memimpin langsung rapat yang turut dihadiri perwakilan dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Nakertransgi) Pemprov DKI Jakarta, PT Arta Graha Mandiri, BPJS, serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Kami membahas pengajuan perizinan dari PT Arta Graha Mandiri terkait rencana operasional Pulau Sepa Besar,” ungkap Fadjar.
Fadjar menegaskan bahwa Pemkab Kepulauan Seribu bersama Pemprov DKI Jakarta menyambut baik rencana ini. Ia optimistis, pengelolaan Pulau Sepa Besar akan memberikan dampak positif bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat setempat.
“Beroperasinya Pulau Sepa Besar akan membawa dampak besar, khususnya dalam menciptakan lapangan kerja dan mendongkrak perekonomian masyarakat Kepulauan Seribu,” tambahnya.
Pulau Sepa Besar direncanakan segera mulai beroperasi, namun pengelolaannya tetap harus memenuhi sejumlah persyaratan yang ditetapkan. Persyaratan tersebut meliputi ketenagakerjaan, perizinan, hingga pemenuhan Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT).
“Kami siap mendukung seluruh proses perizinan dan pemenuhan persyaratan yang harus dilakukan pengelola Pulau Sepa Besar agar operasionalnya sesuai aturan,” tegas Fadjar.
Rakor ini juga membahas kesiapan infrastruktur penunjang dan sinkronisasi kebijakan antara berbagai instansi terkait. Dukungan penuh dari pemerintah diharapkan dapat mempercepat proses perizinan.
Menurut Fadjar, investasi di Pulau Sepa Besar menjadi peluang besar untuk meningkatkan potensi wisata dan ekonomi di wilayah Kepulauan Seribu. Hal ini diharapkan mampu menarik lebih banyak wisatawan lokal maupun mancanegara.
“Pulau Sepa Besar memiliki potensi besar sebagai destinasi wisata unggulan. Dengan pengelolaan yang baik, ini bisa menjadi ikon baru pariwisata di Kepulauan Seribu,” tuturnya.
Dukungan dari berbagai pihak diperlukan agar pengelolaan Pulau Sepa Besar tidak hanya berjalan lancar, tetapi juga memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat sekitar.
Selain itu, aspek lingkungan juga menjadi perhatian utama. Pemkab Kepulauan Seribu memastikan bahwa aktivitas operasional di pulau tersebut harus ramah lingkungan dan berkelanjutan.
“Kelestarian lingkungan adalah prioritas kami. Kami ingin Pulau Sepa Besar menjadi contoh pengelolaan destinasi wisata yang bertanggung jawab,” ujar Fadjar.
Rencana ini tidak hanya fokus pada pengembangan pariwisata, tetapi juga mendukung program ketahanan ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat lokal.
“Kami akan mengutamakan pelibatan masyarakat lokal dalam berbagai sektor, mulai dari ketenagakerjaan hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM),” jelasnya.
Pihak PT Arta Graha Mandiri, sebagai pengelola, menyatakan komitmennya untuk memenuhi semua regulasi yang berlaku. Mereka juga siap bersinergi dengan pemerintah daerah dalam pengelolaan Pulau Sepa Besar.
“Kami berkomitmen untuk menjalankan operasional sesuai aturan dan berkontribusi positif bagi masyarakat Kepulauan Seribu,” kata perwakilan PT Arta Graha Mandiri.
Keberadaan Pulau Sepa Besar diharapkan menjadi katalisator pembangunan ekonomi, terutama di sektor pariwisata dan ketenagakerjaan.
Dengan dukungan penuh dari Pemkab Kepulauan Seribu, pengelolaan pulau ini diharapkan dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat jangka panjang bagi seluruh pihak yang terlibat.
Rakor ini menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, pengelola, dan masyarakat dalam menciptakan ekosistem pembangunan yang inklusif.
“Semoga rencana operasional Pulau Sepa Besar dapat segera terwujud dan menjadi kebanggaan bagi masyarakat Kepulauan Seribu,” tutup Fadjar.
Redaksi
