Jakarta, Beritametropolitan.id – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi anggaran penanggulangan bencana di Indonesia mencapai Rp33,69 triliun hingga 10 November 2026. Angka tersebut berasal dari total pagu anggaran sebesar Rp59,35 triliun yang dialokasikan pemerintah dalam APBN 2026.
Informasi tersebut disampaikan Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung berbagai program penanganan bencana, termasuk rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah Sumatera bagian utara, penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta penanggulangan bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan sejumlah daerah lainnya.
Pemerintah menyatakan bahwa pemulihan wilayah Sumatera menjadi salah satu prioritas utama, menyusul bencana yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir 2025.
Rp50,84 Triliun Dialokasikan untuk Pemulihan Sumatera
Secara khusus, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp50,84 triliun untuk rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah Sumatera bagian utara.
Anggaran tersebut mencakup Rp30,9 triliun untuk rencana induk kementerian dan lembaga, Rp8,5 triliun untuk kegiatan pendukung, serta tambahan transfer ke daerah sebesar Rp10,6 triliun bagi wilayah yang terdampak bencana.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, hingga 31 Oktober 2026, realisasi anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi Sumatera telah mencapai Rp30,78 triliun.
Dengan demikian, masih terdapat sekitar Rp20,06 triliun yang perlu direalisasikan pada November dan Desember 2026.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara berharap proses penyerapan anggaran dapat berjalan lebih cepat, sesuai dengan prioritas yang telah direncanakan, namun tetap memperhatikan prinsip efisiensi.
Anggaran Penanganan Karhutla Rp5,11 Triliun
Selain pemulihan wilayah Sumatera, pemerintah juga menyediakan anggaran sebesar Rp5,11 triliun untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan sepanjang 2026.
Namun, hingga periode pelaporan, realisasi anggaran tersebut baru mencapai Rp1,17 triliun.
Anggaran penanganan karhutla tersebar di tujuh kementerian dan lembaga, termasuk dana siap pakai yang digunakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Sementara itu, untuk penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp970 miliar dengan realisasi mencapai Rp320 miliar.
Adapun penanganan bencana lainnya memperoleh alokasi sebesar Rp2,43 triliun dengan realisasi sekitar Rp1,42 triliun. Anggaran tersebut berada dalam pengelolaan BNPB.
Transparansi dan Pengawasan Anggaran Jadi Perhatian
Besarnya anggaran yang dialokasikan untuk penanggulangan bencana menjadi perhatian penting, terutama dalam memastikan setiap dana yang bersumber dari APBN benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat terdampak.
Kecepatan penyerapan anggaran memang dibutuhkan agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan sesuai target. Namun, aspek ketepatan sasaran, transparansi, pengawasan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana juga harus menjadi perhatian.
Masyarakat tentunya berharap anggaran penanggulangan bencana tidak hanya tercatat sebagai realisasi belanja pemerintah, tetapi juga dapat dirasakan secara nyata melalui perbaikan infrastruktur, pemulihan fasilitas umum, pembangunan kembali permukiman, serta pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi warga terdampak.
Dengan masih adanya anggaran yang perlu direalisasikan menjelang akhir tahun, kementerian dan lembaga terkait diharapkan dapat memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai kebutuhan di lapangan.
Ujian Efektivitas Pengelolaan Anggaran Negara
Realisasi anggaran penanggulangan bencana sebesar Rp33,69 triliun menunjukkan besarnya dukungan fiskal pemerintah dalam menghadapi berbagai bencana di Tanah Air.
Meski demikian, keberhasilan program tidak semata-mata diukur dari besarnya anggaran yang telah dibelanjakan. Hasil pekerjaan, manfaat bagi masyarakat, serta kualitas pemulihan wilayah terdampak juga menjadi indikator penting.
Karena itu, pengawasan terhadap pelaksanaan program dan keterbukaan informasi penggunaan anggaran perlu terus diperkuat agar dana negara dapat dimanfaatkan secara optimal, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
{Nurman-BM}
@Beritametropolitan.id
Sumber: Kementerian Keuangan RI.
