BOGOR, Beritametropolitan.id – Polemik pemanfaatan lahan yang diduga merupakan aset negara di kawasan Perumahan Cluster Coasteville, Kota Wisata, Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, semakin menjadi sorotan publik.
Persoalan yang disebut-sebut berkaitan dengan penggunaan lahan seluas sekitar 2.200 meter persegi tersebut tidak hanya memunculkan keberatan dari sejumlah warga, tetapi juga diwarnai dugaan intimidasi dan kekerasan terhadap jurnalis yang sedang menjalankan tugas peliputan.
Insiden tersebut terjadi pada Sabtu (21/11/2026), ketika sejumlah wartawan menghadiri pertemuan atau rembuk warga yang membahas polemik pemanfaatan lahan dan pembangunan gedung pertemuan di lingkungan Cluster Coasteville.
Salah satu jurnalis yang mengaku menjadi korban adalah Maslam Danur, wartawan Pikiran Rakyat Media Network (PRMN) yang bertugas untuk media Haloyouth.
Berdasarkan pemberitaan sejumlah media, Maslam mengaku mengalami hardikan, intimidasi verbal, upaya perebutan telepon genggam yang digunakan untuk merekam kegiatan jurnalistik, hingga dugaan percobaan pemukulan yang berhasil ditangkisnya.
Padahal, menurut keterangannya, dirinya telah memperkenalkan identitas sebagai wartawan dan menjelaskan maksud kedatangannya untuk meliput persoalan yang tengah menjadi perhatian warga.
Peristiwa tersebut memunculkan keprihatinan karena jurnalis yang seharusnya mendapatkan perlindungan ketika menjalankan tugas justru menghadapi situasi yang berpotensi membahayakan keselamatannya.
Polemik Pemanfaatan Lahan Dipertanyakan Warga
Persoalan lahan di Cluster Coasteville disebut bermula dari keberatan sejumlah warga terhadap perubahan pemanfaatan area fasilitas sosial (fasos) dan ruang terbuka hijau (RTH) di lingkungan RW 44.
Menurut keterangan pihak warga yang diberitakan media, area tersebut sebelumnya direncanakan untuk fasilitas gazebo dan ruang terbuka bagi penghuni perumahan.
Namun, dalam perkembangannya, muncul pembangunan bangunan permanen yang difungsikan sebagai gedung pertemuan atau balai warga.
Sejumlah warga mempertanyakan proses perubahan peruntukan tersebut. Mereka mengaku tidak pernah memberikan persetujuan atas perubahan rencana pembangunan sebagaimana yang terjadi di lapangan.
Kuasa hukum warga dari Lembaga Bantuan Hukum Posko Perjuangan Rakyat (LBH Pospera), Alofsen Marbun, menyampaikan keberatan warga terhadap pembangunan yang dinilai tidak sesuai dengan rencana awal.
Dalam pemberitaan Ruzka Indonesia pada 21 November 2026, pihak kuasa hukum juga menyoroti dugaan tidak adanya persetujuan warga terdampak serta persoalan perizinan pembangunan.
Bahkan, laporan tersebut menyebut adanya bangunan permanen dengan luas sekitar 480 meter persegi, pembongkaran taman bermain anak, serta penebangan 11 pohon besar.
Seluruh keterangan tersebut masih perlu dikonfirmasi melalui pemeriksaan dokumen perencanaan, perizinan, serta keterangan instansi pemerintah yang berwenang.
Pernah Dibahas di Kecamatan dan DPRD Kabupaten Bogor
Polemik pemanfaatan lahan tersebut disebut bukan persoalan baru.
Berdasarkan keterangan yang disampaikan pihak warga dan diberitakan sejumlah media, persoalan tersebut sebelumnya telah dibawa ke mediasi tingkat kecamatan dan pembahasan melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Pemerintah Kabupaten Bogor dan DPRD Kabupaten Bogor.
Dalam pemberitaan Ruzka Indonesia, disebutkan bahwa pada 11 November 2026 terdapat Nota Kesepakatan Bersama terkait penyelesaian persoalan pembangunan balai warga atau gazebo RW 44 di Ruang Rapat Komisi I DPRD Kabupaten Bogor.
Namun, pihak warga melalui kuasa hukumnya menilai kesepakatan tersebut belum dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan.
Warga meminta agar pembangunan dihentikan sementara sampai persoalan diselesaikan, serta pemanfaatan lahan dikembalikan sesuai kesepakatan dan peruntukan awal.
Persoalan ini perlu mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Bogor, khususnya instansi yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan aset daerah, penataan ruang, dan pengawasan bangunan gedung.
Jurnalis Mengaku Diintimidasi Saat Meliput
Di tengah polemik tersebut, kegiatan rembuk warga pada Sabtu (21/11/2026) justru diwarnai insiden yang melibatkan awak media.
Maslam Danur mengaku mendapatkan perlakuan intimidatif ketika sedang melakukan peliputan.
Dalam kronologi yang dimuat Kupas Merdeka, Maslam menyebut seorang perempuan bernama Devi, yang menurut keterangan dalam pemberitaan diduga memiliki keterkaitan dengan proyek pembangunan dan merupakan bagian dari pengurus lingkungan setempat, bersama sejumlah orang lainnya mendatangi dirinya.
Maslam mengaku mendapat hardikan, upaya perebutan telepon genggam, serta dugaan percobaan pemukulan.
Insiden tersebut mengganggu proses peliputan dan menimbulkan kekhawatiran mengenai keamanan wartawan ketika menjalankan tugas jurnalistik.
Meski demikian, keterlibatan dan tanggung jawab masing-masing orang dalam kejadian tersebut harus dipastikan melalui pemeriksaan saksi, rekaman video, serta klarifikasi seluruh pihak yang berada di lokasi.
IWAKUM Mengecam dan Mendesak Polisi Bertindak
Dugaan intimidasi terhadap jurnalis tersebut mendapat perhatian Ikatan Wartawan Hukum (IWAKUM).
Sekretaris Jenderal IWAKUM, Ponco Sulaksono, mengecam keras dugaan kekerasan dan intimidasi terhadap wartawan yang sedang menjalankan tugas peliputan di Kota Wisata, Kabupaten Bogor.
Menurut Ponco, tindakan intimidasi terhadap wartawan tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan prinsip kemerdekaan pers dan demokrasi.
Ia juga mengingatkan bahwa wartawan memiliki hak untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi sebagaimana dijamin Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
IWAKUM mendesak kepolisian agar mengusut tuntas dugaan kekerasan dan intimidasi tersebut serta memeriksa pihak-pihak yang diduga terlibat.
Desakan tersebut sebagaimana diberitakan Media Indonesia pada 21 November 2026.
UU Pers Memberikan Perlindungan terhadap Kerja Jurnalistik
Secara hukum, kemerdekaan pers mendapatkan perlindungan melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.
Selanjutnya, Pasal 4 ayat (3) menegaskan bahwa pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan serta informasi.
Sementara itu, Pasal 18 ayat (1) mengatur ancaman pidana bagi pihak yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), dengan ancaman penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp500 juta.
Penerapan ketentuan pidana tersebut tetap harus didasarkan pada hasil penyelidikan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana oleh aparat penegak hukum.
Status Lahan Harus Dibuka Secara Transparan
Selain dugaan intimidasi terhadap wartawan, persoalan yang tidak kalah penting adalah kejelasan status hukum lahan yang menjadi objek polemik.
Jika benar lahan tersebut merupakan aset pemerintah atau tanah negara, maka pemanfaatannya harus memiliki dasar hukum, administrasi, serta kesesuaian dengan peruntukan yang berlaku.
Pemerintah Kabupaten Bogor perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai beberapa hal:
1. Siapa pemilik atau pemegang hak atas lahan yang dipersoalkan?
2. Apakah lahan tersebut tercatat sebagai aset Pemerintah Kabupaten Bogor, fasilitas sosial, fasilitas umum, atau ruang terbuka hijau?
3. Siapa yang memberikan persetujuan pembangunan gedung pertemuan?
4. Apakah pembangunan tersebut telah memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan memenuhi ketentuan tata ruang?
5. Apakah terdapat perubahan peruntukan lahan dan apakah perubahan tersebut telah mendapatkan persetujuan sesuai ketentuan?
6. Bagaimana tindak lanjut atas kesepakatan yang sebelumnya dibahas bersama DPRD Kabupaten Bogor?
Kejelasan mengenai dokumen kepemilikan, pencatatan aset, perizinan, dan kesepakatan para pihak menjadi penting agar tidak berkembang spekulasi di tengah masyarakat.
Polisi Diminta Mengusut Dua Persoalan Sekaligus
Aparat kepolisian diharapkan tidak hanya memberikan perhatian terhadap dugaan intimidasi dan kekerasan terhadap jurnalis, tetapi juga menindaklanjuti laporan atau bukti terkait dugaan penyalahgunaan pemanfaatan lahan apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum.
Pemeriksaan perlu dilakukan secara objektif dengan meminta keterangan jurnalis yang mengaku menjadi korban, saksi-saksi di lokasi, pihak pengurus lingkungan, panitia pembangunan, serta pihak-pihak lain yang berkaitan dengan persoalan tersebut.
Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Bogor, DPRD Kabupaten Bogor, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan instansi terkait perlu membuka dokumen yang dapat menjelaskan status serta dasar pemanfaatan lahan tersebut.
Jangan sampai persoalan yang menyangkut kepentingan publik berlarut-larut tanpa kejelasan, sementara kebebasan pers dan hak warga untuk mendapatkan informasi justru terancam.
Beritametropolitan.id mendorong agar seluruh pihak memberikan klarifikasi secara terbuka dan aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan secara profesional, transparan, serta tidak tebang pilih.
Sebab, persoalan ini bukan sekadar konflik internal lingkungan perumahan. Ada kepentingan publik yang lebih besar, yakni kepastian hukum atas pemanfaatan lahan, perlindungan fasilitas umum, dan jaminan keselamatan jurnalis dalam menjalankan tugasnya.
{Nurman-BM}
@Beritametropolitan.id













