KARAWANG, Beritametropolitan.id – Dugaan pelanggaran prosedur penegakan hukum yang melibatkan delapan anggota Polres Karawang menjadi sorotan. Kedelapan personel tersebut dikabarkan diamankan dan menjalani pemeriksaan setelah diduga terlibat dalam pembebasan seorang tersangka penjual dan pengedar obat-obatan keras tertentu (OKT) tanpa melalui prosedur hukum sebagaimana mestinya.
Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Hengki menegaskan bahwa pihaknya telah mengambil tindakan terhadap para anggota yang diduga terlibat dalam persoalan tersebut.
Menurut Hengki, Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Jawa Barat telah melakukan pemeriksaan terhadap delapan personel tersebut sebagai bagian dari penegakan disiplin dan pembenahan internal kepolisian.
“Sudah kita proses itu, sudah kita tindak. Saya berkomitmen dalam membenahi organisasi khususnya di Polda Jawa Barat,” ujar Hengki di Bandung, Selasa (10/11/2026).
Ia juga menegaskan bahwa setiap anggota yang terbukti melakukan pelanggaran akan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
“Reward dan punishment saya berikan dengan tegas bagi yang melanggar,” tegasnya.
DELAPAN PERSONEL DIAMANKAN, DUA DI ANTARANYA PERWIRA
Sebelumnya, Wakapolresta Karawang AKBP Afrian Satya Permadi menyampaikan bahwa delapan anggota yang diduga terlibat telah diamankan oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Barat.
Mereka disebut menjalani penahanan di tempat khusus untuk kepentingan pemeriksaan.
Dari delapan personel tersebut, terdapat dua perwira, termasuk Kasat Narkoba Polresta Karawang Kompol Afrizal Wahyudi Achmad. Selain itu, personel yang diamankan juga mencakup kepala unit dan enam penyidik.
Pengamanan terhadap sejumlah anggota tersebut menjadi perhatian karena perkara ini berkaitan langsung dengan penanganan kasus peredaran obat keras yang seharusnya dilakukan melalui mekanisme hukum yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
PENGAWASAN INTERNAL JADI UJIAN INSTITUSI
Kasus ini kembali mengingatkan pentingnya pengawasan internal terhadap aparat penegak hukum, khususnya dalam penanganan perkara narkotika dan obat-obatan keras.
Apabila dugaan pembebasan tersangka tanpa prosedur hukum terbukti, persoalan tersebut bukan sekadar pelanggaran administratif. Tindakan itu berpotensi mencederai kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.
Publik tentu berhak mengetahui bagaimana proses penanganan awal perkara tersebut, siapa yang memiliki kewenangan mengambil keputusan, serta apakah terdapat pelanggaran standar operasional prosedur dalam proses penanganannya.
Namun, seluruh dugaan keterlibatan personel harus tetap diuji melalui pemeriksaan profesional dan mekanisme hukum yang berlaku.
TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DITUNGGU
Penanganan perkara ini tidak cukup hanya berhenti pada pemeriksaan internal. Masyarakat juga menunggu penjelasan mengenai kronologi dugaan pembebasan tersangka, hasil pemeriksaan Propam, serta kemungkinan adanya konsekuensi hukum apabila ditemukan unsur pidana.
Penegakan hukum harus berlaku sama bagi seluruh warga negara, termasuk aparat yang memiliki kewenangan dalam menjalankan hukum.
Kasus ini menjadi ujian bagi komitmen pembenahan institusi kepolisian di Jawa Barat. Ketegasan tidak hanya diukur dari pengamanan anggota yang diduga melanggar, tetapi juga dari keterbukaan proses pemeriksaan dan konsistensi pemberian sanksi berdasarkan hasil pembuktian.
{Nurman-BM}
