Jakarta Utara, Beritametropolitan.id – Praktik dugaan percaloan dalam pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) di lingkungan Samsat Jakarta Utara kembali menjadi sorotan. Keberadaan sejumlah pihak yang menawarkan jasa pengurusan dokumen kendaraan dengan imbalan tertentu menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat.
Persoalannya bukan semata-mata tentang keberadaan calo.
Pertanyaan yang lebih penting adalah: bagaimana pihak luar dapat mengetahui, menawarkan, bahkan diduga membantu proses pengurusan dokumen kendaraan di lingkungan pelayanan resmi Samsat?
Apakah mereka hanya menawarkan jasa secara independen, atau ada pihak tertentu yang memberikan akses dan kemudahan?
Dugaan adanya koordinasi dengan oknum aparat di lingkungan Samsat Jakarta Utara pun mulai menjadi perhatian. Namun, dugaan tersebut masih memerlukan pembuktian dan klarifikasi resmi dari pihak terkait.
Samsat merupakan pusat pelayanan masyarakat yang berkaitan dengan administrasi kendaraan bermotor. Di tempat seperti ini, transparansi dan kepastian prosedur seharusnya menjadi hal utama.
Namun apabila benar terdapat calo yang dapat menawarkan pengurusan STNK dengan jalur tertentu, maka publik wajar mempertanyakan sistem pengawasan yang diterapkan.
Sebab, seorang calo pada umumnya membutuhkan informasi mengenai persyaratan, alur pelayanan, serta perkembangan proses dokumen yang sedang diurus.
Jika seluruh proses dilakukan melalui loket dan mekanisme resmi, mengapa masyarakat masih membutuhkan pihak ketiga untuk mengurus dokumen kendaraan?
“Jalur Cepat” Jadi Pertanyaan
Dalam praktik percaloan pelayanan publik, masyarakat sering kali ditawari kemudahan dengan imbalan tambahan.
Modusnya dapat berupa tawaran untuk mengurus dokumen, menghindari antrean, mempercepat proses, membantu melengkapi persyaratan, atau memberikan kepastian bahwa dokumen akan selesai pada waktu tertentu.
Namun, setiap dugaan tersebut harus dibuktikan melalui penelusuran lapangan dan konfirmasi.
Jika ternyata terdapat pihak yang mampu memberikan pelayanan berbeda dari prosedur yang berlaku bagi masyarakat umum, maka pertanyaan berikutnya adalah:
– Siapa yang memberikan akses tersebut?
– Apakah calo mempunyai hubungan dengan petugas?
– Apakah ada komunikasi khusus antara calo dan oknum tertentu?
– Ataukah seluruh aktivitas tersebut berlangsung tanpa sepengetahuan pimpinan Samsat?
Tiga kemungkinan itu harus diuji, bukan sekadar diasumsikan.
Persoalan menjadi semakin serius apabila masyarakat diminta membayar uang di luar biaya resmi.
PP Nomor 76 Tahun 2020 mengatur jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan adanya ketentuan tarif resmi tersebut, masyarakat memiliki dasar untuk mengetahui biaya layanan yang memang menjadi penerimaan negara.
Sementara itu, UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menempatkan transparansi, akuntabilitas, serta kepastian pelayanan sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Karena itu, setiap dugaan pungutan tambahan harus dilihat secara hati-hati: siapa yang meminta, untuk keperluan apa, kepada siapa uang diberikan, dan apakah terdapat hubungan dengan pelayanan resmi.
Jika Ada Oknum, Ini yang Harus Dibongkar
Dugaan keterlibatan aparat tidak boleh berhenti sebagai isu.
Jika memang ada petugas yang memberikan akses khusus kepada calo, maka harus diketahui:
siapa orangnya, apa perannya, bagaimana komunikasinya, apa keuntungan yang diperoleh, dan apakah ada transaksi uang di baliknya.
Sebaliknya, apabila tudingan tersebut tidak benar, pihak Samsat Jakarta Utara harus diberikan ruang untuk menjelaskan sistem pengawasannya kepada publik.
Dalam konteks ini, pemeriksaan internal menjadi penting. Apabila dugaan menyangkut anggota Polri, mekanisme pengawasan dan pemeriksaan internal sesuai ketentuan yang berlaku dapat ditempuh.
Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana calo bisa bertahan apabila pengawasan benar-benar berjalan efektif.
– Apakah terdapat petugas khusus yang mengawasi area pelayanan?
– Apakah CCTV berfungsi dan direkam secara berkala?
– Apakah terdapat pemeriksaan terhadap pihak luar yang masuk ke area pelayanan?
– Apakah masyarakat dapat melaporkan dugaan calo dengan mudah?
– Apakah setiap laporan masyarakat benar-benar ditindaklanjuti?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting dijawab agar dugaan percaloan tidak berubah menjadi praktik yang dianggap biasa.
Masyarakat yang datang ke Samsat seharusnya mendapatkan informasi mengenai persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, serta biaya resmi.
Jika masyarakat kemudian merasa harus menggunakan jasa calo karena takut prosesnya sulit atau lama, maka kondisi tersebut harus menjadi evaluasi serius bagi pengelola pelayanan.
Digitalisasi pelayanan juga dapat menjadi salah satu instrumen untuk mengurangi ruang percaloan. Korlantas Polri telah menyediakan layanan digital seperti SIGNAL untuk sejumlah layanan terkait kendaraan bermotor.
Namun digitalisasi saja tidak cukup apabila pengawasan di lapangan masih lemah.
Dugaan percaloan di Samsat Jakarta Utara kini membutuhkan jawaban terbuka.
– Apakah benar calo masih leluasa beroperasi?
– Apakah ada petugas yang mengetahui keberadaan mereka?
– Apakah pernah ada penindakan terhadap calo?
– Berapa banyak laporan masyarakat yang diterima?
– Apakah ada dugaan aliran uang kepada oknum tertentu?
«Jika tidak ada keterlibatan orang dalam, bagaimana calo dapat menawarkan pengurusan dengan akses dan kepastian proses tertentu?»
Beritametropolitan.id mendorong pihak Samsat Jakarta Utara memberikan klarifikasi secara terbuka agar isu ini tidak berkembang menjadi prasangka di tengah masyarakat.
Pemberitaan ini juga tidak bermaksud menyimpulkan bahwa aparat Samsat Jakarta Utara terlibat dalam praktik percaloan. Dugaan tersebut harus dibuktikan melalui data, saksi, dokumen, rekaman, transaksi, maupun pemeriksaan resmi.
Namun, ketika dugaan percaloan muncul berulang kali, publik berhak bertanya dan meminta penjelasan.
Jika bersih, buka pengawasannya. Jika ada oknum, tindak. Jika ada calo, tertibkan.
Sebab pelayanan publik bukan ruang untuk mencari keuntungan pribadi.
Beritametropolitan.id membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada pihak Samsat Jakarta Utara, Ditlantas Polda Metro Jaya, maupun pihak lain yang merasa keberatan atau memiliki informasi yang relevan dengan pemberitaan ini.
Reporter: Aan Anjatri
