JAKARTA, Beritametropolitan.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Ketua Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, Rosario de Marshal alias Hercules, sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Pemeriksaan tersebut berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (11/11/2026). Hercules tiba sekitar pukul 10.22 WIB untuk memberikan keterangan kepada penyidik terkait perkara yang turut menyeret sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Salah satu hal yang menjadi perhatian penyidik adalah uang senilai Rp800 juta yang sebelumnya diserahkan Hercules melalui tim kuasa hukumnya kepada KPK.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan bahwa Hercules dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai saksi dari unsur swasta.
Menurut Budi, uang sebesar Rp800 juta yang sebelumnya diserahkan secara kooperatif oleh Hercules telah disita penyidik karena diduga berkaitan dengan perkara yang sedang diusut.
“Keterangan dari saksi hari ini tentunya dibutuhkan untuk membantu penyidik dalam pengungkapan perkara ini secara utuh dan terang-benderang,” demikian keterangan KPK sebagaimana diberitakan sejumlah media nasional.
Hercules Akui Dipanggil untuk Menjelaskan Uang Rp800 Juta
Sebelum menjalani pemeriksaan, Hercules menyampaikan bahwa kedatangannya ke KPK bertujuan memberikan penjelasan mengenai persoalan tanah Summarecon, sejumlah pejabat yang terseret perkara, serta uang Rp800 juta yang telah dikembalikan melalui tim kuasa hukum GRIB Jaya.
Ia menyebut pemeriksaan tersebut berkaitan dengan penyerahan uang yang sebelumnya dilakukan kepada KPK.
Namun, asal-usul, tujuan pemberian, serta hubungan uang tersebut dengan dugaan tindak pidana korupsi masih menjadi bagian dari pendalaman penyidik.
KPK sebelumnya menyampaikan informasi bahwa uang tersebut diduga berasal dari pihak PT Summarecon dan berkaitan dengan pengamanan atau pengelolaan lahan perusahaan di wilayah Kabupaten Bogor.
Keterangan tersebut masih merupakan dugaan yang harus dibuktikan melalui proses penyidikan.
Delapan Orang Telah Ditetapkan sebagai Tersangka
Dalam perkara dugaan suap pengurusan pembukaan blokir lahan dan HGB Summarecon, KPK sebelumnya telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka.
Mereka terdiri dari unsur pejabat ATR/BPN, pihak perusahaan, dan pihak swasta.
Penetapan tersangka tersebut menunjukkan bahwa penyidikan tidak hanya berfokus pada proses administrasi pertanahan, tetapi juga mendalami dugaan adanya praktik pemberian dan penerimaan uang untuk memengaruhi proses pelayanan pertanahan.
KPK juga mengusut dugaan penerimaan lainnya serta kemungkinan keterkaitan pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan pengelolaan lahan tersebut.
Aspek yang Perlu Didalami Penyidik
Kasus ini menyisakan sejumlah persoalan penting yang perlu diungkap secara terang oleh penyidik KPK.
Pertama, apa sebenarnya tujuan pemberian uang Rp800 juta kepada Hercules?
Kedua, apakah uang tersebut benar berkaitan dengan aktivitas pengamanan atau pengelolaan lahan Summarecon di Kabupaten Bogor?
Ketiga, bagaimana hubungan dugaan pemberian uang tersebut dengan perkara pembukaan blokir lahan dan pengurusan HGB?
Keempat, apakah terdapat pihak lain yang turut mengetahui, memfasilitasi, atau mendapatkan keuntungan dari rangkaian transaksi tersebut?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting untuk memastikan konstruksi perkara menjadi jelas dan tidak berhenti pada pemeriksaan satu orang saksi.
KPK Diminta Transparan Mengungkap Aliran Dana
Pemeriksaan Hercules menjadi salah satu perkembangan penting dalam pengusutan dugaan korupsi di lingkungan ATR/BPN.
Publik tentu berharap KPK dapat mengungkap perkara ini secara menyeluruh, termasuk menelusuri asal-usul uang, tujuan pemberian, pihak yang menyerahkan, serta kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat.
Penegakan hukum dalam perkara pertanahan harus dilakukan secara profesional, transparan, dan tidak tebang pilih.
Apabila ditemukan bukti keterlibatan pihak lain, KPK diharapkan menindaklanjutinya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Hingga berita ini disusun, pemeriksaan Hercules berstatus sebagai saksi. Belum ada dasar untuk menyimpulkan bahwa dirinya telah terbukti melakukan tindak pidana dalam perkara tersebut.
Beritametropolitan.id akan terus memantau perkembangan penyidikan KPK, termasuk hasil pemeriksaan saksi dan penelusuran uang Rp800 juta yang menjadi salah satu perhatian dalam perkara ini.
{Nurman-BM}
