Jaksa KPK Siapkan 200 Saksi Bongkar Dugaan Pemerasan Izin Tinggal WNA, Nama Silmy Karim Jadi Sorotan

Dugaan pemerasan dan gratifikasi dalam pengurusan dokumen keimigrasian yang menyeret mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas), Silmy Karim

Berita Jakarta21 Dilihat
banner 468x60

JAKARTA, Beritametropolitan.id – Penanganan perkara dugaan pemerasan dan gratifikasi dalam pengurusan dokumen keimigrasian yang menyeret mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas), Silmy Karim, memasuki babak pembuktian di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat.

 

banner 336x280

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyiapkan sekitar 200 orang saksi untuk membuktikan dakwaan terhadap Silmy Karim dan sejumlah terdakwa lainnya.

 

Rencana menghadirkan ratusan saksi tersebut disampaikan jaksa dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (17/11/2026).

 

Jaksa menjelaskan, keterangan para saksi nantinya akan diperkuat dengan berbagai alat bukti, mulai dari surat, dokumen, hingga barang bukti elektronik berupa percakapan WhatsApp antara para terdakwa dan saksi yang berkaitan dengan perkara tersebut.

 

Langkah tersebut dilakukan untuk mengurai konstruksi perkara sekaligus membuktikan peran masing-masing terdakwa sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan.

 

Dugaan Pemerasan Capai Rp168,9 Miliar

 

Dalam perkara ini, Silmy Karim didakwa terlibat dalam dugaan pemerasan terhadap para pemohon dokumen keimigrasian yang berkaitan dengan pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA).

 

Berdasarkan dakwaan JPU, total nilai dugaan pemerasan tersebut mencapai Rp168.972.869.901 atau sekitar Rp168,9 miliar.

 

Jaksa mendalilkan bahwa praktik tersebut dilakukan melalui mekanisme mempersulit, memperlambat, bahkan tidak menerbitkan dokumen keimigrasian apabila pemohon tidak memberikan sejumlah uang di luar ketentuan resmi.

 

Dokumen yang menjadi objek perkara meliputi Izin Tinggal Kunjungan (ITK), Izin Tinggal Terbatas (ITAS), Izin Tinggal Tetap (ITAP), hingga proses perubahan atau alih status izin tinggal.

 

Dari total nilai tersebut, Silmy Karim didakwa menerima bagian sebesar Rp1,2 miliar.

 

Selain itu, jaksa juga mendakwa Silmy menerima gratifikasi dengan nilai sekitar Rp33,9 miliar. Nilai tersebut menurut dakwaan terdiri atas uang sekitar Rp2,5 miliar dan kepemilikan saham pada sejumlah perusahaan sekuritas senilai sekitar Rp31,3 miliar.

 

Seluruh uraian tersebut masih merupakan materi dakwaan yang harus dibuktikan melalui pemeriksaan saksi dan alat bukti di persidangan.

 

Pihak Terdakwa Siapkan Saksi dan Ahli Meringankan

 

Di sisi lain, tim penasihat hukum Silmy Karim menyatakan akan melakukan pembelaan melalui proses pembuktian di persidangan.

 

Penasihat hukum Silmy, Dodi S. Abdulkadir, menyampaikan bahwa pihaknya berencana menghadirkan sedikitnya 15 saksi yang meringankan serta 10 orang ahli.

 

Pihak pembela juga membantah adanya perintah dari Silmy untuk melakukan pemerasan sebagaimana diuraikan dalam dakwaan jaksa.

 

Penasihat hukum menjelaskan bahwa Silmy baru menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi pada 4 Januari 2023. Karena itu, pihaknya akan menguji periode jabatan, kewenangan, serta keterkaitan perbuatan yang didakwakan kepada kliennya.

 

Tim penasihat hukum juga menyatakan akan membuktikan bahwa proses persetujuan izin tinggal ketika Silmy menjabat sebagai Dirjen Imigrasi didasarkan pada prosedur administrasi.

 

Dengan demikian, persidangan mendatang akan menjadi ruang pembuktian bagi kedua belah pihak, baik jaksa penuntut umum maupun tim penasihat hukum terdakwa.

 

Ujian Transparansi dan Pengawasan Layanan Keimigrasian

 

Perkara ini menjadi perhatian publik karena menyangkut pelayanan administrasi keimigrasian yang berhubungan langsung dengan kepentingan warga negara asing maupun perusahaan penjamin.

 

Apabila dakwaan jaksa nantinya terbukti melalui putusan pengadilan, perkara ini dapat menjadi bahan evaluasi serius terhadap sistem pengawasan internal, transparansi pelayanan publik, serta mekanisme penerbitan dokumen keimigrasian.

 

Pengawasan terhadap praktik percaloan, pungutan di luar ketentuan, dan penyalahgunaan kewenangan juga menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan agar pelayanan publik tidak dijadikan ruang mencari keuntungan pribadi.

 

KPK kini memiliki pekerjaan besar untuk membuktikan konstruksi perkara melalui keterangan sekitar 200 saksi, dokumen, dan bukti elektronik yang akan dihadirkan di persidangan.

 

Publik pun menunggu apakah seluruh dakwaan tersebut dapat dibuktikan secara hukum atau justru terbantahkan melalui fakta-fakta yang terungkap selama persidangan.

 

Asas Praduga Tidak Bersalah

 

Perlu ditegaskan, Silmy Karim dan para terdakwa lainnya tetap memiliki hak untuk membela diri. Status sebagai terdakwa tidak serta-merta menjadikan seseorang bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

{Team Redaksi-BM}

Beritametropolitan.id – Mengawal Informasi, Mengungkap Fakta.

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *