KPK Panggil Pejabat BPN Bandung Barat hingga Kakanwil, Kasus Dugaan Suap HGB ATR/BPN Terus Bergulir

KPK terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan suap dan penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Berita Jakarta44 Dilihat
banner 468x60

JAKARTA, Beritametropolitan.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan suap dan penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

 

banner 336x280

Terbaru, pada Selasa (17/11/2026), KPK memanggil sejumlah pejabat pertanahan, mulai dari Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) Kabupaten Bandung Barat, Dindin Saripudin, hingga mantan Kakantah setempat, Gunung Jayalaksana, untuk diperiksa sebagai saksi.

 

Pemanggilan tersebut menjadi bagian dari pendalaman perkara dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) serta dugaan penerimaan lainnya di lingkungan ATR/BPN.

 

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dari wilayah Bandung Barat dilaksanakan di Kantor Polresta Bandung, Jawa Barat.

 

Selain Dindin dan Gunung, penyidik juga memanggil Zamilul Muttaqien selaku Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat, serta Cilvia A. Ptnh selaku Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran.

 

Dari pihak swasta, KPK turut memeriksa Nana Ristana selaku karyawan PT Bela Parahiyangan Investindo dan Evelin Lili yang menjabat Manager Accounting perusahaan tersebut.

 

Sementara itu, empat saksi lainnya diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Mereka adalah Humaidi selaku Kepala Kanwil ATR/BPN Provinsi Jambi, Wartomo selaku Kepala Kanwil ATR/BPN Provinsi Sulawesi Selatan, Junita Sari Ujung selaku notaris, serta Linda Anggraeningsih selaku Direktur Utama PT Alia Digital Printex.

 

Delapan Orang Telah Ditetapkan sebagai Tersangka

 

Kasus dugaan korupsi ini sebelumnya berkembang setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Jabodetabek pada 14 September 2026.

 

Dalam perkembangan perkara tersebut, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka, yakni:

 

1. Lampri, pejabat Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN.

2. Sontang Coin Manurung, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor.

3. Adrianto Pitoyo Adhi, Direktur Utama PT Summarecon Agung.

4. Arif Sugiyanto, mantan Bupati Kebumen.

5. Fahd El Fouz atau Fahd A Rafiq.

6. Rizal Pahlefi.

7. Erwin.

8. Muhammad Fakhry.

 

KPK menduga perkara tersebut berkaitan dengan pengurusan perpanjangan HGB dan pemecahan sertifikat menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah yang dikelola Summarecon di Kabupaten Bogor.

 

Dalam konstruksi perkara yang disampaikan penyidik, sebagian bidang tanah tersebut masih memiliki persoalan sengketa dengan ahli waris pemegang sertifikat sebelumnya.

 

Penyidik mendalami dugaan adanya permintaan uang untuk membuka blokir dan memproses pengurusan sertifikat tanah tersebut.

 

KPK Telusuri Dugaan Penerimaan Lain di Lingkungan ATR/BPN

 

Tidak hanya berhenti pada perkara pengurusan HGB, KPK juga mengembangkan penyidikan terhadap dugaan penerimaan uang yang berkaitan dengan layanan pertanahan serta mutasi dan rotasi jabatan di lingkungan ATR/BPN.

 

Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, sebelumnya menyampaikan bahwa penyidik masih melakukan verifikasi terhadap sumber dana yang ditemukan dalam perkara tersebut.

 

Pendalaman juga diarahkan pada kemungkinan adanya praktik serupa dalam pelayanan pertanahan lainnya, termasuk pengurusan Hak Guna Usaha (HGU) dan HGB.

 

KPK bahkan mengidentifikasi kemungkinan adanya pihak swasta lain di luar PT Summarecon Agung yang berkaitan dengan pengurusan layanan pertanahan.

 

Namun, seluruh temuan tersebut masih harus didalami melalui proses penyidikan dan pembuktian berdasarkan alat bukti yang sah.

 

Pengawasan Pelayanan Pertanahan Menjadi Sorotan

 

Berkembangnya perkara ini kembali menyoroti pentingnya transparansi dan pengawasan dalam pelayanan pertanahan.

 

Pengurusan sertifikat, perpanjangan HGB, perubahan hak atas tanah, hingga proses administrasi pertanahan lainnya merupakan pelayanan publik yang harus dilaksanakan secara profesional dan sesuai ketentuan hukum.

 

Dugaan penyimpangan yang sedang ditelusuri KPK juga menjadi pengingat bahwa kewenangan pejabat dalam pelayanan publik harus dijalankan dengan prinsip integritas dan akuntabilitas.

 

Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan pertanahan yang transparan tanpa praktik pungutan liar maupun penyalahgunaan kewenangan.

 

KPK diharapkan dapat mengungkap secara terang alur dugaan penerimaan uang, pihak-pihak yang terlibat, serta kemungkinan adanya praktik serupa dalam pelayanan pertanahan lainnya.

 

Hingga perkembangan pemeriksaan tersebut diberitakan, para pejabat dan pihak swasta yang dipanggil pada 17 November 2026 berstatus sebagai saksi, bukan otomatis sebagai tersangka.

 

Proses hukum tetap harus mengedepankan asas praduga tidak bersalah dan seluruh dugaan tindak pidana harus dibuktikan melalui mekanisme peradilan.

{Nurman-BM}

Beritametropolitan.id

Sumber: Antara

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *