Berita Metropolitan, Bekasi – Praktik percaloan di Samsat Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, kembali menjadi sorotan publik. Sejumlah warga mengeluhkan adanya pungutan liar (pungli) dan penawaran jalur cepat dalam pengurusan dokumen kendaraan bermotor. Praktik ini diduga melibatkan oknum aparat yang seharusnya memberikan pelayanan sesuai prosedur.
Dalam beberapa kasus, warga mengaku diminta membayar biaya yang jauh lebih tinggi dari tarif resmi untuk pengurusan balik nama kendaraan dan administrasi lainnya. Hal ini memunculkan dugaan adanya jaringan percaloan yang terkoordinir, bahkan mendapat perlindungan dari oknum tertentu di dalam institusi pelayanan.
Pihak kepolisian telah mengambil langkah tegas dengan menindak aparat yang terbukti melakukan pelanggaran. Oknum yang terlibat dikenai sanksi disiplin oleh Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Metro Jaya. Kasus ini juga mendorong aparat untuk memperketat pengawasan di lingkungan Samsat.
“Kami menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat. Tindakan seperti ini tidak mencerminkan institusi kami. Kami akan melakukan pembenahan menyeluruh,” ujar Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Latif Usman.
Sebagai upaya pencegahan, petugas Provos kini ditempatkan di setiap unit pelayanan Samsat untuk memastikan proses pelayanan berlangsung bersih dan tanpa penyimpangan. Masyarakat juga diimbau untuk tidak ragu melaporkan jika menemukan praktik pungli atau calo di lingkungan Samsat.
Komisioner Kompolnas, Poengky Indarti, menyatakan bahwa pelaku pungli harus dijatuhi hukuman berat untuk menciptakan efek jera dan memperkuat integritas pelayanan publik. Ia juga menegaskan pentingnya perlindungan bagi masyarakat yang melaporkan pelanggaran.
Maraknya praktik percaloan ini menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih ketat serta komitmen semua pihak untuk menciptakan sistem pelayanan yang bersih, transparan, dan bebas dari pungutan liar
Redaksi
