DOMPU, NTB, Beritametropolitan.id – Kasus dugaan kekerasan seksual yang melibatkan aparat kepolisian di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB), menjadi sorotan publik. Seorang tahanan perempuan berinisial DR dilaporkan hamil saat berada dalam tahanan di lingkungan Polsek Dompu.
Kasus ini menyeret mantan Kapolsek Dompu, Ipda Sarbani, serta dua anggota kepolisian lainnya. Peristiwa tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai pengawasan terhadap tahanan perempuan dan tanggung jawab aparat dalam menjaga keselamatan orang yang berada di bawah kewenangan mereka.
Berdasarkan perkembangan pemeriksaan internal Polri, Ipda Sarbani dinyatakan melakukan pelanggaran berat dalam sidang Komisi Kode Etik Kepolisian (KKEP) yang digelar pada 9 November 2026. Ia kemudian dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).
Dua anggota lainnya, yakni mantan Kanit Reskrim Polsek Dompu Aiptu Taufikurahman dan Brigadir I Nyoman Adi Wijaya dari Satuan Tahanan dan Barang Bukti (Sat Tahti) Polres Dompu, juga dijatuhi sanksi PTDH melalui sidang etik.
“Diduga Terjadi di Lingkungan Kantor Polisi”
Berdasarkan keterangan Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Mohammad Kholid, peristiwa persetubuhan yang melibatkan Ipda Sarbani dan tahanan perempuan tersebut terjadi sekitar Juli hingga Agustus 2026.
Fakta yang terungkap dalam pemeriksaan etik menyebutkan tindakan tersebut berlangsung di ruang Unit Reskrim Polsek Dompu. Bahkan, dalam pemeriksaan juga terungkap adanya rencana untuk menggugurkan kandungan korban.
Kasus ini menjadi perhatian serius karena korban merupakan seorang perempuan yang sedang berada dalam status tahanan. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai relasi kuasa, perlindungan terhadap tahanan, serta dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh aparat.
“Polda NTB Ambil Alih Penanganan Pidana”
Tidak berhenti pada sanksi etik, keluarga DR juga melaporkan dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap mantan Kapolsek Dompu.
Polda NTB kemudian mengambil alih penanganan perkara tersebut. Proses hukum kini berada di bawah Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA-PPO) Polda NTB.
Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Mohammad Kholid menyampaikan bahwa penanganan perkara mengarah pada dugaan tindak pidana kekerasan seksual.
Penyidik masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi untuk mengungkap secara menyeluruh peristiwa tersebut.
“Publik Menanti Transparansi dan Keadilan bagi Korban”
Kasus ini menjadi ujian serius bagi institusi Polri, khususnya dalam memastikan perlindungan terhadap perempuan yang berada dalam tahanan.
Pemecatan tiga anggota kepolisian melalui mekanisme etik merupakan salah satu perkembangan penting. Namun, sanksi etik tidak menggantikan proses pidana yang harus berjalan sesuai ketentuan hukum.
Masyarakat kini menanti pengusutan perkara secara transparan, termasuk pengungkapan peran masing-masing pihak, pertanggungjawaban pidana apabila terbukti, serta pemenuhan hak-hak korban.
Perlindungan terhadap tahanan merupakan kewajiban negara. Seseorang yang berada di balik jeruji besi tetap memiliki hak atas keamanan, martabat, dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan seksual.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa kewenangan aparat bukanlah kekuasaan tanpa batas. Hukum harus berlaku bagi siapa pun, termasuk mereka yang seharusnya menjadi penegak hukum.
{Team Redaksi-BM}
@Beritametropolitan.id
