JAKARTA, Beritametropolitan.id – Pemerintah mulai memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk memastikan pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) berjalan sesuai ketentuan hukum. Langkah tersebut dilakukan melalui rapat koordinasi yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas), Senin (9/11/2026), di Jakarta.
Rapat tersebut secara khusus membahas pemetaan tindak lanjut tiga putusan MK, yakni Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024, 115/PUU-XXII/2024, dan 151/PUU-XXII/2024.
Pertemuan ini melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Hukum, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal DPR RI, serta perwakilan Mahkamah Konstitusi.
Koordinasi tersebut dinilai penting untuk memastikan setiap putusan MK tidak hanya berhenti sebagai keputusan hukum, tetapi benar-benar ditindaklanjuti melalui kebijakan dan penyesuaian peraturan perundang-undangan.
Kepatuhan Pemerintah terhadap Putusan MK Jadi Perhatian
Asisten Deputi Koordinasi Materi Hukum dan Keadilan Restoratif Kemenko Kumham Imipas, Robianto, menyoroti masih perlunya peningkatan kepatuhan pemerintah dalam menindaklanjuti putusan MK.
Berdasarkan pengukuran Indeks Pembangunan Hukum (IPH) tahun 2024, indikator tingkat tindak lanjut hasil putusan MK memperoleh skor 0,24 atau masuk kategori kurang.
Angka tersebut menjadi salah satu catatan penting bagi pemerintah untuk memperbaiki koordinasi dan mempercepat pelaksanaan putusan lembaga penjaga konstitusi tersebut.
Putusan MK Berkaitan dengan UU ITE
Dalam pembahasan rapat, Direktur Litigasi dan Nonlitigasi Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum, Zuliansyah, menjelaskan substansi Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024 yang berkaitan dengan pemaknaan sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Salah satu poin penting adalah penegasan mengenai frasa “orang lain” dalam Pasal 27A UU ITE tentang pencemaran nama baik.
Pemaknaan tersebut menegaskan bahwa frasa orang lain merujuk kepada individu atau perseorangan, bukan lembaga pemerintah, institusi, korporasi, profesi, jabatan, maupun kelompok orang dengan identitas tertentu.
Penegasan ini menjadi perhatian penting dalam penerapan hukum, khususnya agar ketentuan mengenai pencemaran nama baik tidak diterapkan secara keliru terhadap kritik yang ditujukan kepada institusi atau lembaga.
Penafsiran Unsur Kerusuhan dalam Penegakan Hukum
Sementara itu, Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri Kejaksaan Agung, M. Yusfidli, menyoroti Putusan MK Nomor 115/PUU-XXII/2024 mengenai pemaknaan unsur kerusuhan.
Dalam putusan tersebut, kerusuhan dimaknai sebagai kondisi yang mengganggu ketertiban umum di ruang fisik.
Dengan demikian, perdebatan, kegaduhan, maupun kemarahan di media sosial tidak secara otomatis dapat dikategorikan sebagai kerusuhan.
Penjelasan tersebut menjadi penting dalam memberikan batasan yang lebih jelas bagi aparat penegak hukum ketika menerapkan ketentuan pidana yang berkaitan dengan unsur kerusuhan.
Pemerintah Diminta Menghindari Ketidakpastian Hukum
Selain persoalan UU ITE dan penafsiran unsur kerusuhan, rapat koordinasi juga membahas penyesuaian sejumlah ketentuan pidana setelah berlakunya KUHP Nasional sejak 2 Januari 2026.
Perubahan tersebut memerlukan perhatian serius dari seluruh aparat penegak hukum agar tidak terjadi kekosongan hukum maupun dualisme penerapan aturan.
Pemerintah juga perlu memastikan setiap kebijakan dan tindakan penegakan hukum memiliki landasan hukum yang jelas serta sejalan dengan putusan MK.
Tantangan Implementasi di Lapangan
Langkah pemetaan yang dilakukan Kemenko Kumham Imipas menjadi bagian penting dalam memperkuat sistem hukum nasional.
Namun, tantangan sesungguhnya bukan hanya menyusun pemetaan atau menggelar rapat koordinasi, melainkan memastikan seluruh kementerian, lembaga, dan aparat penegak hukum benar-benar melaksanakan putusan MK secara konsisten.
Kepatuhan terhadap putusan MK merupakan bagian dari prinsip negara hukum. Setiap lembaga negara memiliki kewajiban untuk menghormati dan melaksanakan putusan konstitusional sesuai kewenangannya.
Masyarakat juga memiliki kepentingan besar terhadap kepastian hukum, terutama dalam hal perlindungan hak konstitusional, kebebasan berpendapat, serta jaminan bahwa aparat tidak menggunakan ketentuan pidana secara sewenang-wenang.
Beritametropolitan.id akan terus mengawal perkembangan pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi dan langkah pemerintah dalam memastikan hukum ditegakkan secara adil, konsisten, serta memberikan kepastian bagi masyarakat.
{Nurman-BM}
@Beritametropolitan.id
Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
