JAKARTA, Beritametropolitan.id – Pernyataan tegas yang pernah disampaikan Wakabareskrim Polri, “Anda Nekat, Saya Sikat”, sempat mendapat apresiasi dari berbagai kalangan masyarakat. Kalimat tersebut dinilai mencerminkan komitmen aparat penegak hukum dalam memberantas berbagai bentuk tindak pidana yang merugikan negara dan masyarakat.
Namun, seiring berjalannya waktu, sebagian masyarakat mulai mempertanyakan sejauh mana implementasi dari pernyataan tersebut dapat dirasakan langsung di lapangan. Berbagai dugaan pelanggaran hukum yang masih ditemukan di sejumlah wilayah menjadi perhatian publik dan memunculkan harapan agar komitmen tersebut diwujudkan melalui tindakan yang konsisten dan berkelanjutan.
Menurut sejumlah warga, masih terdapat berbagai persoalan yang memerlukan perhatian serius aparat penegak hukum, termasuk dugaan penyalahgunaan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang kerap menjadi keluhan masyarakat.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari sejumlah warga dan pengguna jalan, terdapat dugaan aktivitas penampungan serta distribusi solar bersubsidi yang tidak sesuai dengan ketentuan di kawasan Jalan Cakung–Cilincing Raya (Cacing), Jakarta Utara. Warga mengaku sering melihat kendaraan yang membawa jeriken maupun wadah berkapasitas besar keluar masuk lokasi tertentu.
“Biasanya kendaraan yang membawa jeriken atau wadah besar keluar masuk lokasi. Aktivitas seperti itu terlihat cukup sering,” ujar salah seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Warga menilai apabila benar terjadi penyalahgunaan BBM subsidi, maka hal tersebut berpotensi merugikan negara dan masyarakat yang seharusnya menjadi penerima manfaat program subsidi pemerintah.
“Kalau memang ada pelanggaran, kami berharap aparat segera melakukan penyelidikan dan penindakan sesuai aturan hukum yang berlaku,” kata warga lainnya.
Solar bersubsidi sendiri merupakan program pemerintah yang diperuntukkan bagi sektor tertentu seperti nelayan, usaha mikro, transportasi umum, dan sektor produktif lainnya. Oleh karena itu, distribusi dan penggunaannya wajib dilakukan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.
Secara hukum, penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Ketentuan pidana terkait penyalahgunaan BBM subsidi diatur dalam Pasal 55 UU Migas.
Selain itu, kegiatan pengangkutan dan niaga BBM tanpa izin usaha yang dipersyaratkan juga dapat dikenakan ketentuan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ketua Umum Pengurus Besar Forum Ulama dan Aktivis Islam (PB-FORMULA), , mengatakan bahwa masyarakat mendukung penuh setiap langkah aparat penegak hukum dalam memberantas berbagai bentuk pelanggaran hukum yang merugikan negara.
“Masyarakat tentu berharap komitmen yang disampaikan aparat dapat diwujudkan melalui tindakan nyata dan pengawasan yang berkesinambungan. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap penegakan hukum dapat terus terjaga,” ujarnya.
Menurutnya, penegakan hukum yang konsisten akan memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran sekaligus memberikan rasa aman kepada masyarakat.
Pengamat hukum juga menilai bahwa transparansi dan profesionalisme dalam proses penegakan hukum menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Oleh karena itu, setiap laporan maupun informasi yang berkembang di masyarakat perlu ditindaklanjuti secara objektif sesuai prosedur hukum yang berlaku.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak-pihak yang disebut dalam berbagai informasi yang beredar di masyarakat belum memberikan keterangan resmi. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi dari semua pihak terkait guna memenuhi prinsip keberimbangan dalam pemberitaan.
Publik berharap komitmen pemberantasan kejahatan yang selama ini disampaikan kepada masyarakat dapat terus diwujudkan melalui langkah konkret, sehingga slogan “Anda Nekat, Saya Sikat” tidak hanya menjadi pernyataan semata, tetapi tercermin dalam penegakan hukum yang konsisten, profesional, dan berkeadilan.
Tim Redaksi Beritametropolitan.id
