JAKARTA, Beritametropolitan.id – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk menyiapkan operasi modifikasi cuaca (OMC) di sejumlah wilayah terdampak bencana di Sumatera.
Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya mengantisipasi potensi banjir dan tanah longsor susulan, terutama di wilayah yang masih menjalani proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Instruksi Presiden itu disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/11/2026), yang membahas evaluasi penanganan pascabencana Sumatera sekaligus langkah antisipasi menghadapi puncak musim hujan.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, yang juga menjabat Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera, mengungkapkan bahwa sejak April hingga Oktober 2026 tercatat sedikitnya 41 kejadian banjir susulan di wilayah terdampak.
Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah karena sejumlah infrastruktur yang sebelumnya telah diperbaiki kembali mengalami kerusakan akibat bencana susulan.
“Prinsip dasarnya kita berupaya mencegah. Jangan sampai ada hujan di sana dengan operasi modifikasi cuaca. Kalau pun ada, curahnya minimal,” ujar Tito dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan.
BMKG Siapkan Dua Metode Modifikasi Cuaca
Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menjelaskan bahwa operasi modifikasi cuaca dapat dilakukan melalui dua pendekatan.
Pertama, mengarahkan hujan agar turun lebih awal di wilayah yang relatif aman, seperti kawasan perairan atau daerah yang tidak membahayakan masyarakat.
Kedua, menggunakan bahan semai tertentu, termasuk melalui flare dan kapur tohor, untuk memengaruhi proses pembentukan awan sehingga potensi hujan di wilayah sasaran dapat dikurangi.
Menurut Faisal, langkah tersebut diperlukan untuk melindungi kawasan yang masih memiliki kerentanan tinggi terhadap banjir, khususnya daerah yang proses normalisasi sungainya belum selesai.
BMKG mencatat sekitar 38 sungai masih dalam proses normalisasi atau belum selesai ditangani.
Pemerintah berupaya mengurangi risiko hujan ekstrem di kawasan tersebut agar pekerjaan pemulihan infrastruktur tidak kembali terganggu.
Pelaksanaan operasi modifikasi cuaca nantinya dapat dilakukan oleh BNPB dengan supervisi teknis BMKG, terutama di daerah yang telah menetapkan status siaga darurat bencana sesuai ketentuan.
Normalisasi 137 Sungai Jadi Prioritas
Selain operasi modifikasi cuaca, pemerintah juga mempercepat normalisasi sungai di tiga provinsi yang terdampak bencana, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Berdasarkan data pemerintah, terdapat 137 sungai terdampak yang menjadi perhatian dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi.
Rinciannya meliputi 31 sungai di Aceh, 48 sungai di Sumatera Utara, dan 58 sungai di Sumatera Barat.
Presiden Prabowo menempatkan normalisasi sungai sebagai salah satu prioritas utama karena tingginya sedimentasi dapat menyebabkan air meluap ketika hujan turun dengan intensitas tinggi.
Pengerjaan tersebut melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, pemerintah daerah, TNI, dan Polri.
Pemerintah juga menangani 38 muara yang terdampak bencana. Dari jumlah tersebut, tujuh muara telah selesai dinormalisasi, 11 masih dalam pengerjaan, sementara 20 lainnya belum ditangani.
Puncak Musim Hujan Diperkirakan Desember 2026 hingga Februari 2027
Kesiapsiagaan pemerintah semakin diperkuat karena BMKG memperkirakan puncak musim hujan di sebagian besar wilayah Indonesia berlangsung pada Desember 2026 hingga Februari 2027.
Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menyampaikan bahwa awal musim hujan tahun ini mengalami kemunduran sekitar 20 hingga 30 hari.
BMKG juga menyiapkan sistem peringatan dini yang dapat memberikan informasi potensi cuaca hingga tingkat kecamatan.
Informasi tersebut diharapkan membantu pemerintah daerah dan masyarakat melakukan langkah antisipasi lebih awal terhadap ancaman banjir, tanah longsor, serta cuaca ekstrem.
Pemerintah Diminta Pastikan Mitigasi Berjalan Efektif
Rencana operasi modifikasi cuaca dan percepatan normalisasi sungai menjadi bagian penting dalam upaya pemerintah mengurangi risiko bencana susulan di Sumatera.
Namun, keberhasilan penanganan tidak hanya bergantung pada operasi modifikasi cuaca. Perbaikan sungai, penguatan tanggul, penanganan sedimentasi, kesiapan logistik, serta sistem peringatan dini juga harus berjalan secara bersamaan.
Masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana diimbau meningkatkan kewaspadaan, memperhatikan informasi resmi BMKG dan BNPB, serta mengikuti arahan petugas apabila terjadi kondisi darurat.
Pemerintah diharapkan memastikan seluruh langkah mitigasi berjalan tepat sasaran sehingga masyarakat terdampak tidak kembali menghadapi kerugian akibat bencana berulang.
{Nurman-BM}
#Beritametropolitan.id
Sumber: Sekretariat Presiden
