JAKARTA, Beritametropolitan.id – Kasus dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik yang menyeret sejumlah perwira tinggi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menjadi sorotan publik. Perkara ini semakin menyita perhatian setelah Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Inspektur Jenderal Polisi berinisial AS dalam sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP), Selasa (10/11/2026).
Kasus tersebut bukan perkara biasa. Sebab, sejumlah nama yang terseret dalam penyidikan merupakan figur yang pernah menduduki posisi strategis di lingkungan institusi kepolisian.
Berdasarkan pemberitaan ANTARA, Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik.
Keempat tersangka tersebut masing-masing berinisial LSP, AS, EH, dan SU.
Penetapan tersangka dilakukan secara bertahap. Pada 3 November 2026, Polri mengumumkan penetapan tiga tersangka, yakni LSP, AS, dan EH. Selanjutnya, pada 5 November 2026, penyidik menetapkan SU sebagai tersangka tambahan.
Irjen AS Dijatuhi Sanksi PTDH
Langkah tegas Polri terhadap AS ditunjukkan melalui pelaksanaan sidang etik pada 10 November 2026. Dalam sidang tersebut, AS dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat dari institusi Polri.
Keputusan tersebut mendapat apresiasi dari Komisi III DPR RI.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyatakan dukungannya terhadap langkah Polri menjatuhkan sanksi PTDH. Ia menilai tindakan tegas diperlukan untuk menjaga kehormatan institusi dan kepercayaan masyarakat.
Namun, persoalan tidak berhenti pada sanksi etik terhadap satu orang.
Publik juga menunggu bagaimana proses hukum pidana terhadap seluruh pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka berjalan secara transparan dan profesional.
Tiga Tersangka Telah Ditahan
Dalam perkembangan sebelumnya, Polri menyampaikan bahwa LSP, AS, dan EH telah ditahan di Rumah Tahanan Negara Mako Brimob, Depok, Jawa Barat.
Sementara itu, SU belum ditahan karena dilaporkan masih menjalani pemulihan akibat kondisi kesehatan pascastroke.
Perbedaan perlakuan dalam proses penahanan tersebut juga menjadi bagian yang perlu dijelaskan secara terbuka oleh aparat penegak hukum, terutama mengenai perkembangan pemeriksaan terhadap masing-masing tersangka.
Ujian Transparansi dan Profesionalisme Polri
Kasus dugaan penyadapan ilegal ini menjadi ujian serius bagi komitmen reformasi internal kepolisian.
Penyalahgunaan kewenangan, apabila terbukti melalui proses peradilan, bukan hanya berpotensi melanggar hukum, tetapi juga dapat merusak prinsip perlindungan hak warga negara atas privasi dan keamanan komunikasi.
Karena itu, penyidikan perlu menjawab sejumlah pertanyaan mendasar: bagaimana dugaan penyadapan dilakukan, siapa yang memberikan perintah, siapa yang menjalankan, data elektronik apa yang diduga dihapus, serta untuk kepentingan siapa tindakan tersebut dilakukan?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting agar penanganan perkara tidak berhenti pada penjatuhan sanksi etik, melainkan benar-benar mengungkap seluruh rangkaian peristiwa dan pertanggungjawaban setiap pihak yang terlibat.
Publik Menunggu Pengusutan Sampai Tuntas
Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada jabatan, pangkat, maupun kedudukan seseorang di dalam institusi.
Siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Masyarakat kini menunggu keberanian dan keterbukaan Polri dalam mengungkap perkara tersebut secara menyeluruh. Jangan sampai penjatuhan sanksi etik menjadi akhir dari perhatian publik, sementara proses pembuktian pidana belum memberikan kejelasan.
Beritametropolitan.id akan terus mengawal perkembangan perkara ini, termasuk proses penyidikan, penegakan kode etik, dan pertanggungjawaban hukum para tersangka.
{Nurman-BM}
@Beritametropolitan.id
Sumber: AN
