Jakarta, Beritametropolitan.id — Serikat Petani Indonesia (SPI) menggelar konferensi pers catatan akhir tahun 2025 di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) SPI, Jakarta, sebagai bentuk evaluasi atas kondisi sektor pertanian nasional sepanjang tahun 2025. Dalam forum tersebut, SPI menyoroti masih maraknya konflik lahan, lemahnya perlindungan terhadap petani, serta belum terwujudnya kedaulatan pangan yang berpihak pada rakyat.
Konferensi pers tersebut dipimpin langsung oleh Henri Saragih selaku Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI). Dalam pemaparannya, Henri Saragih menegaskan bahwa sepanjang tahun 2025 petani di berbagai daerah masih menghadapi tekanan berat akibat konflik agraria yang berkepanjangan.
“Konflik lahan masih menjadi persoalan utama yang belum diselesaikan secara adil. Petani sering kali berada di posisi paling lemah, bahkan tidak jarang mengalami kriminalisasi saat mempertahankan tanah garapannya,” tegas Henri Saragih.
Ia menilai kebijakan agraria dan pertanian yang dijalankan pemerintah selama 2025 belum sepenuhnya berpihak pada petani kecil. Sejumlah program pertanian dinilai lebih menguntungkan korporasi besar dibandingkan upaya penguatan petani sebagai produsen utama pangan nasional.
Selain pengurus pusat, konferensi pers ini juga menghadirkan perwakilan SPI dari berbagai daerah. Ibu Jubaidah, perwakilan SPI Sumatera Utara, mengungkapkan bahwa konflik agraria di wilayahnya masih terus terjadi, terutama yang berkaitan dengan penguasaan lahan oleh perkebunan skala besar.
“Petani di Sumatera Utara masih berjuang mempertahankan tanah yang telah mereka kelola puluhan tahun. Namun, kepentingan modal sering kali lebih diutamakan dibandingkan hak-hak petani,” ujar Ibu Jubaidah.
Hal senada disampaikan Sarwadi, perwakilan SPI Jambi, yang menyoroti dampak konflik agraria terhadap kehidupan sosial dan ekonomi petani di daerahnya.
“Konflik lahan di Jambi tidak hanya soal tanah, tetapi juga menyangkut keberlangsungan hidup keluarga petani. Banyak petani kehilangan sumber penghidupan akibat klaim sepihak atas lahan,” kata Sarwadi.
Sementara itu, Toyib, perwakilan SPI Indramayu, menyoroti persoalan kesejahteraan petani di daerah sentra pangan nasional. Ia menyebut rendahnya harga gabah, mahalnya biaya produksi, serta kebijakan pertanian yang belum melindungi petani kecil sebagai persoalan mendasar.
“Indramayu dikenal sebagai lumbung padi, tetapi petaninya justru kesulitan hidup. Harga gabah sering jatuh saat panen, sementara pupuk dan sarana produksi semakin mahal. Ini bukti bahwa kedaulatan pangan belum berpihak pada petani,” tegas Toyib.
SPI juga menyoroti persoalan kedaulatan pangan nasional yang dinilai masih bergantung pada impor. Fluktuasi harga hasil pertanian, terbatasnya akses subsidi pupuk dan benih, serta lemahnya perlindungan harga dinilai semakin memperburuk kondisi petani.
“Petani harus menjadi subjek utama pembangunan pertanian, bukan sekadar objek kebijakan. Tanpa reforma agraria sejati dan perlindungan harga hasil panen, kedaulatan pangan hanya akan menjadi slogan,” lanjut Henri Saragih.
Dalam catatan akhir tahun tersebut, SPI mendesak pemerintah dan pemangku kebijakan untuk segera menjalankan reforma agraria yang berkeadilan, menghentikan kriminalisasi petani, serta menyusun kebijakan pertanian dengan melibatkan organisasi petani secara aktif, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Konferensi pers ditutup dengan pernyataan sikap SPI yang menegaskan komitmen organisasi untuk terus memperjuangkan hak-hak petani, menjaga tanah sebagai sumber kehidupan, serta mendorong terwujudnya kedaulatan pangan nasional yang adil dan berkelanjutan.
SPI berharap, memasuki tahun 2026, pemerintah dapat lebih serius mendengar suara petani dan menjadikan sektor pertanian sebagai fondasi utama pembangunan nasional.
{Redaksi}
