JAKARTA, Beritametropolitan.id – Pemerintah menaikkan anggaran subsidi dan kompensasi energi tahun 2026 menjadi Rp500 triliun. Kenaikan tersebut menjadi perhatian publik setelah sebelumnya anggaran yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp338 triliun.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan, peningkatan anggaran tersebut dipengaruhi lonjakan harga minyak mentah dunia serta pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
Pernyataan tersebut disampaikan Suahasil dalam konferensi pers hasil Rapat Berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) IV Tahun 2026 di Gedung Bank Indonesia, Jakarta Pusat, Selasa (3/11/2026).
“Tadinya di dalam APBN yang asli kita memiliki Rp338 triliun. Ketika laporan semester, kita naikkan ke Rp500 triliun,” ujar Suahasil.
Menurutnya, kenaikan harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) memberikan tekanan terhadap anggaran negara, khususnya untuk memenuhi kewajiban pembayaran subsidi dan kompensasi energi.
Suahasil mengungkapkan, rata-rata harga ICP hingga akhir Oktober 2026 telah mencapai sekitar US$93 per barel. Sementara nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp17.508 per dolar AS.
Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap meningkatnya beban pemerintah dalam membiayai kebutuhan energi nasional.
Pembayaran kepada Pertamina dan PLN Capai Rp333,9 Triliun
Anggaran sebesar Rp500 triliun tersebut menjadi acuan pemerintah untuk memenuhi kewajiban pembayaran subsidi dan kompensasi energi kepada dua badan usaha milik negara (BUMN), yakni PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero).
Hingga 30 Oktober 2026, pemerintah telah merealisasikan pembayaran sebesar Rp333,9 triliun kepada kedua perusahaan tersebut.
Pemerintah memastikan pembayaran kewajiban subsidi dan kompensasi energi akan terus dilanjutkan pada November dan Desember 2026 sesuai dengan ketersediaan anggaran.
Suahasil juga menjelaskan bahwa perhitungan akhir kebutuhan subsidi dan kompensasi energi selama satu tahun anggaran akan dilakukan setelah tahun 2026 berakhir.
Hasil perhitungan tersebut nantinya disampaikan melalui laporan keuangan pemerintah pusat serta laporan APBN secara berkala.
Tekanan APBN Jadi Perhatian Publik
Meningkatnya anggaran subsidi dan kompensasi energi menjadi salah satu tantangan pemerintah dalam menjaga stabilitas fiskal nasional.
Di satu sisi, subsidi energi memiliki peran penting dalam menjaga keterjangkauan harga energi bagi masyarakat. Namun, di sisi lain, kenaikan harga minyak dunia dan pelemahan rupiah berpotensi meningkatkan beban belanja negara.
Publik pun perlu mencermati bagaimana pemerintah mengelola anggaran tersebut agar kewajiban subsidi tetap terpenuhi tanpa mengabaikan kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik lainnya.
Transparansi penggunaan anggaran, ketepatan sasaran subsidi, serta pengawasan terhadap penyalurannya menjadi hal penting untuk memastikan dana negara benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Pemerintah masih akan melakukan penghitungan menyeluruh hingga akhir tahun untuk mengetahui besaran final subsidi dan kompensasi energi sepanjang 2026.
{Nurman-BM}
Beritametropolitan.id
Mengawal Informasi, Menyuarakan Kebenaran.
Sumber: CNN
