JAKARTA, Beritametropolitan.id – Suasana politik dan sosial di Ibu Kota diwarnai dua aksi berbeda pada Sabtu (7/11/2026). Ratusan buruh menggelar deklarasi dukungan kepada Presiden Prabowo Subianto di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat. Sementara itu, ratusan perempuan bersama kelompok masyarakat sipil menggelar aksi Women’s March untuk menyuarakan kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah.
Dua aksi tersebut memperlihatkan perbedaan pandangan masyarakat dalam menyikapi kepemimpinan dan kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Berdasarkan laporan Reuters, aksi kelompok buruh dipimpin Ketua Partai Buruh Said Iqbal. Dalam kegiatan tersebut, para peserta menyerukan persatuan nasional serta menyatakan dukungan terhadap kepemimpinan Prabowo.
Said Iqbal menyampaikan bahwa kelompok buruh siap mengerahkan anggotanya di berbagai daerah apabila muncul situasi yang dinilai mengancam stabilitas dan persatuan bangsa.
Dalam pemberitaan IDN Times, sekitar 1.500 buruh disebut menghadiri deklarasi di Plaza Monas. Sejumlah organisasi yang hadir antara lain Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), KSBSI, KSPN, KPBI, dan FSPMI.
Dalam deklarasi tersebut, para buruh membacakan empat ikrar, yakni menjaga persatuan bangsa, menjaga demokrasi konstitusional dan berkeadilan, menjaga Presiden Prabowo yang terpilih secara sah, serta mewujudkan negara kesejahteraan.
Women’s March Kritik Kebijakan Pemerintah
Pada hari yang sama, aksi berbeda berlangsung di Jakarta. Kelompok perempuan dan masyarakat sipil menggelar Women’s March Jakarta 2026 untuk menyuarakan berbagai persoalan hak perempuan, keadilan ekonomi, lingkungan hidup, serta kebijakan pemerintah.
Aksi tersebut membawa sejumlah kritik terhadap penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga rencana pengenaan pajak terhadap produk pembalut perempuan.
Peserta juga menyuarakan tuntutan perlindungan hak perempuan, penghentian kekerasan berbasis gender, jaminan kesehatan reproduksi, perlindungan pekerja, serta penguatan kebebasan sipil.
Menurut pemberitaan AyoJakarta, Women’s March membawa sembilan tuntutan utama yang mencakup keadilan ekonomi, perlindungan sosial, hak asasi manusia, keadilan ekologis, dan perlindungan kelompok rentan.
Dalam perjalanan menuju kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, aksi tersebut sempat diwarnai ketegangan dan aksi saling dorong dengan aparat kepolisian setelah massa tertahan barikade di Jalan MH Thamrin.
BBC News Indonesia juga melaporkan bahwa massa Women’s March sempat diadang aparat ketika bergerak menuju kawasan Monas.
Dua Aksi, Dua Pandangan terhadap Pemerintahan
Dua aksi yang berlangsung pada hari yang sama menjadi gambaran beragam aspirasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi Indonesia.
Di satu sisi, kelompok buruh menyampaikan dukungan terhadap Presiden Prabowo dan menyerukan pentingnya menjaga persatuan nasional.
Di sisi lain, kelompok perempuan dan masyarakat sipil menggunakan hak menyampaikan pendapat untuk mengkritisi sejumlah kebijakan yang dianggap perlu dievaluasi.
Perbedaan sikap tersebut merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan dukungan maupun kritik terhadap pemerintah.
Pemerintah diharapkan dapat menerima berbagai aspirasi tersebut sebagai bahan evaluasi dalam menjalankan kebijakan publik, termasuk persoalan ketenagakerjaan, lingkungan hidup, perlindungan perempuan, dan kesejahteraan masyarakat.
Catatan Redaksi
Aksi deklarasi buruh merupakan bentuk dukungan politik yang disampaikan oleh kelompok peserta aksi, sedangkan tuntutan Women’s March merupakan aspirasi dari kelompok masyarakat sipil dan bukan merupakan kesimpulan hukum atas kebijakan pemerintah.
{Nurman-BM}
#Beritametropolitan.id
