JAKARTA, Beritametropolitan.id – Penanganan perkara dugaan korupsi pengalihan dan penguasaan aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Sumatera Selatan, menjadi perhatian publik. Aliansi Masyarakat Untuk Keadilan Sumatera Selatan (AMUK SUMSEL) mendesak Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (JAMWAS) Kejaksaan Agung RI melakukan evaluasi terhadap proses penanganan perkara yang dilakukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Musi Banyuasin.
Desakan tersebut berkaitan dengan penetapan Aswandi alias Iwan Bawang sebagai tersangka pada 9 November 2026. AMUK SUMSEL menilai perlu adanya pengawasan dan penelaahan secara objektif untuk memastikan seluruh tahapan penegakan hukum berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Dalam pernyataan sikapnya, AMUK SUMSEL juga menyoroti dua surat permohonan keadilan yang sebelumnya disampaikan pihak keluarga melalui kuasa hukum SHS LAW FIRM. Menurut pihak AMUK SUMSEL, hingga persoalan tersebut berkembang menjadi penetapan tersangka dan penahanan, mereka belum memperoleh kejelasan mengenai tindak lanjut pengaduan tersebut.
Soroti Penetapan Tersangka dan Penerapan SEMA Nomor 4 Tahun 2016
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian AMUK SUMSEL adalah penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016, khususnya mengenai kriteria pembeli beriktikad baik dalam perkara pertanahan.
AMUK SUMSEL meminta JAMWAS Kejagung menelaah secara menyeluruh riwayat perolehan tanah, dasar penguasaan, aspek iktikad baik, serta konstruksi hukum yang digunakan penyidik dalam menetapkan Aswandi sebagai tersangka.
Menurut AMUK SUMSEL, seluruh aspek tersebut perlu diperiksa secara objektif agar tidak terjadi kekeliruan dalam penerapan hukum.
Desakan evaluasi ini bukan berarti meminta aparat penegak hukum menghentikan proses penyidikan. Sebaliknya, pengawasan dinilai penting untuk memastikan bahwa setiap tindakan hukum memiliki dasar yang kuat, didukung alat bukti yang sah, serta dilakukan sesuai prosedur.
“Kejari Muba Sebut Periksa 50 Saksi dan Sita 88 Dokumen”
Sementara itu, berdasarkan keterangan Kepala Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin Kiki Yonata, penetapan Aswandi sebagai tersangka dilakukan setelah tim penyidik memeriksa 50 orang saksi dan menyita 88 item dokumen.
Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan pengalihan dan penguasaan tanah yang tercatat sebagai aset Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 09 Tahun 2009.
Penyidik menduga lahan tersebut digunakan untuk pembangunan perumahan dan telah diperjualbelikan sebanyak 23 unit rumah kepada masyarakat.
Kejari Muba juga menyebut hasil penyidikan menunjukkan dugaan kerugian keuangan negara mencapai Rp4.881.867.000 atau sekitar Rp4,88 miliar.
Pihak kejaksaan menyatakan bahwa penanganan perkara masih merupakan bagian dari proses penyidikan untuk mengungkap dugaan tindak pidana korupsi tersebut.
“Tujuh Tuntutan AMUK SUMSEL kepada JAMWAS Kejagung”
Dalam aksi dan pernyataan sikapnya, AMUK SUMSEL menyampaikan tujuh tuntutan kepada JAMWAS Kejagung RI, yakni:
1. Meminta evaluasi terhadap penanganan perkara oleh Kejari Musi Banyuasin, khususnya penetapan tersangka Aswandi.
2. Meminta jawaban resmi atas dua surat permohonan keadilan yang telah disampaikan melalui kuasa hukum.
3. Mendesak pemeriksaan dan penelaahan terhadap pengaduan masyarakat sesuai kewenangan pengawasan internal Kejaksaan.
4. Meminta evaluasi terhadap dasar hukum dan prosedur penetapan tersangka serta penahanan.
5. Meminta transparansi dan kepastian hukum, termasuk penelaahan relevansi SEMA Nomor 4 Tahun 2016.
6. Meminta agar seluruh hak hukum Aswandi sebagai tersangka tetap dihormati dan dilindungi.
7. Mendesak JAMWAS menyampaikan hasil tindak lanjut pengaduan secara tertulis kepada pihak pengadu atau kuasa hukumnya.
AMUK SUMSEL: Kami Tidak Meminta Hukum Dihentikan
Koordinator Lapangan AMUK SUMSEL, Ulil Musthofa, menegaskan bahwa langkah yang mereka lakukan merupakan bentuk kontrol sosial terhadap institusi penegak hukum.
Menurutnya, masyarakat berhak memperoleh kejelasan atas pengaduan yang telah disampaikan melalui jalur resmi.
“Kami datang bukan untuk meminta Kejaksaan menghentikan penegakan hukum. Kami justru ingin memastikan bahwa hukum benar-benar ditegakkan secara profesional, transparan, dan berkeadilan. Jangan sampai masyarakat yang telah menempuh jalur pengaduan secara kelembagaan justru tidak mendapatkan kepastian atas laporan yang disampaikan,” tegas Ulil dalam pernyataan yang dipublikasikan AMUK SUMSEL.
Ia juga meminta JAMWAS memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut dan menyampaikan hasil pemeriksaan secara tertulis.
Persoalan ini menjadi pengingat bahwa penegakan hukum tidak hanya dituntut tegas, tetapi juga harus transparan, profesional, dan akuntabel.
Di satu sisi, Kejari Muba memiliki kewenangan untuk mengusut dugaan penyimpangan aset pemerintah daerah. Namun, di sisi lain, setiap orang yang berhadapan dengan proses hukum tetap memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang adil.
Karena itu, evaluasi oleh pengawasan internal Kejaksaan menjadi penting untuk memastikan tidak ada prosedur yang terabaikan dalam penanganan perkara.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi JAMWAS Kejagung mengenai hasil tindak lanjut tuntutan AMUK SUMSEL. Redaksi masih membuka ruang konfirmasi dan hak jawab bagi Kejaksaan Agung, Kejari Musi Banyuasin, pihak Aswandi beserta kuasa hukumnya, maupun pihak-pihak terkait lainnya.
Beritametropolitan.id menegaskan bahwa asas praduga tak bersalah harus tetap dihormati. Penetapan tersangka bukanlah putusan bersalah, karena pembuktian akhir berada dalam proses peradilan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
{Team Redaksi-BM)
