JAKARTA, Beritametropolitan.id – Dinamika politik nasional kembali menjadi sorotan setelah Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka disebut menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto.
Informasi tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Menurut Prasetyo, Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran telah menggelar pertemuan pada Selasa pagi. Pertemuan tersebut berlangsung sekitar 2,5 jam dan membahas perkembangan dinamika politik serta persoalan yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Dalam pertemuan itu, Gibran disebut menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden.
“Di antara dalam pembicaraan itu memang Pak Wapres, bersama tentunya Pak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA,” ujar Prasetyo.
Namun, Mensesneg menegaskan bahwa informasi mengenai Presiden Prabowo yang disebut menolak permintaan pengunduran diri tersebut tidak benar.
Prasetyo menjelaskan bahwa dalam pertemuan itu Presiden lebih banyak memberikan sejumlah saran kepada Gibran.
Selain itu, Gibran juga disebut meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Polemik Dokumen Pendidikan Jadi Sorotan
Munculnya pernyataan mengenai niat pengunduran diri Gibran tidak terlepas dari polemik dokumen pendidikan yang menjadi perhatian publik.
Persoalan tersebut berkembang setelah muncul pemberitaan mengenai putusan MK dan MA yang berkaitan dengan dokumen pendidikan Gibran sebagai salah satu persyaratan pencalonan dalam Pemilihan Presiden 2024.
Situasi ini kemudian memunculkan perdebatan politik dan hukum, termasuk dorongan sejumlah anggota DPR untuk menggunakan hak menyatakan pendapat.
Meski demikian, perkembangan hukum tersebut harus dilihat berdasarkan isi putusan pengadilan dan dokumen resmi yang bersangkutan, bukan semata-mata berdasarkan berbagai pernyataan maupun spekulasi yang berkembang di ruang publik.
Sejumlah Anggota DPR Dorong Hak Menyatakan Pendapat
Di tengah polemik tersebut, dinamika politik di DPR juga semakin mengemuka.
Sedikitnya 50 anggota DPR yang berasal dari enam fraksi disebut telah mendorong usulan penggunaan hak menyatakan pendapat untuk menindaklanjuti persoalan yang berkaitan dengan Gibran.
Salah satu anggota DPR dari Fraksi PKS, Yanuar Arif Wibowo, bahkan menunjukkan poster bertuliskan “Mas Gibran Mundur atau Dimundurkan” setelah rapat paripurna.
Yanuar menyatakan aksinya merupakan bentuk penyampaian aspirasi masyarakat. Ia juga mengakui menjadi salah satu anggota DPR yang mendukung usulan hak menyatakan pendapat.
Namun, dorongan politik tersebut belum dapat disamakan dengan keputusan resmi DPR untuk memberhentikan Wakil Presiden.
Pernyataan Mensesneg mengenai niat pengunduran diri Gibran kini menjadi perhatian publik.
Ada sejumlah persoalan yang masih membutuhkan kejelasan, terutama apakah niat tersebut akan ditindaklanjuti menjadi surat pengunduran diri resmi atau hanya menjadi bagian dari pembicaraan politik antara Presiden dan Wakil Presiden.
Di sisi lain, proses pembuktian dokumen melalui PTUN juga menjadi salah satu hal yang disebut dalam penjelasan Istana.
Sesuai ketentuan konstitusi, pengunduran diri Wakil Presiden dan pemberhentian Wakil Presiden memiliki mekanisme ketatanegaraan tersendiri sebagaimana diatur dalam UUD 1945.
Karena itu, pernyataan mengenai niat mundur tidak serta-merta berarti jabatan Wakil Presiden telah kosong.
Perkembangan ini menjadi ujian bagi stabilitas politik nasional sekaligus momentum bagi pemerintah untuk memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat.
Publik kini menunggu kejelasan langkah Gibran, sikap Presiden Prabowo, serta perkembangan proses hukum yang berkaitan dengan polemik dokumen pendidikannya.
Redaksi Beritametropolitan.id
