JAKARTA, BeritaMetropolitan.id – Hubungan bilateral Indonesia dan Singapura tengah menghadapi ujian menyusul meningkatnya ketegangan diplomatik yang dipicu persoalan kabut asap lintas negara, pengurangan pasokan gas alam, serta pernyataan sejumlah pejabat kedua negara.
Persoalan tersebut menjadi perhatian setelah pemerintah Indonesia mengambil langkah mengalihkan sebagian pasokan gas alam yang sebelumnya dikirim ke Singapura untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri.
Di tengah situasi tersebut, sejumlah pernyataan pejabat Indonesia dan Singapura turut memunculkan perdebatan mengenai komitmen kerja sama, penghormatan terhadap kontrak bisnis, hingga tanggung jawab penanganan kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan kabut asap di kawasan Asia Tenggara.
Reuters dalam laporannya pada 30 Oktober 2026 menyebut meningkatnya retorika nasionalisme dalam pernyataan sejumlah pejabat Indonesia terjadi ketika pemerintah menghadapi berbagai tekanan, termasuk persoalan kebakaran hutan, kebijakan ekonomi, dan kritik dari negara tetangga.
Pasokan Gas Dikurangi, Indonesia Prioritaskan Kebutuhan Dalam Negeri
Ketegangan salah satunya dipicu keputusan Indonesia mengurangi pasokan gas alam melalui jaringan pipa ke Singapura sejak 24 Oktober 2026.
Pengurangan tersebut dilakukan dengan mengalihkan sebagian pasokan untuk memenuhi kebutuhan pembangkit listrik domestik, khususnya di Batam, Bintan, dan Sumatera.
Pihak SKK Migas sebelumnya menyampaikan pengalihan pasokan mencapai sekitar 31 juta kaki kubik standar per hari.
Pemerintah Indonesia menyatakan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga ketahanan energi nasional dan memastikan kebutuhan dalam negeri terpenuhi.
Namun, kebijakan tersebut mendapat perhatian pemerintah Singapura yang selama ini mengandalkan gas alam sebagai salah satu sumber utama pembangkit listriknya.
Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong sebelumnya menegaskan pentingnya seluruh pihak yang terikat kontrak komersial untuk memenuhi komitmen yang telah disepakati.
“Bahlil dan Pemerintah Singapura Saling Memberikan Penjelasan”
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Energi Terbarukan Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pengurangan pasokan gas tersebut tidak berarti Indonesia melanggar perjanjian.
Pemerintah Indonesia menyatakan volume pasokan yang diberikan masih berada dalam batas minimum sebagaimana ketentuan kontrak yang berlaku.
Pada 29 Oktober 2026, Bahlil juga menyinggung dugaan bahwa sebagian kargo LNG yang dikirim Indonesia ke Singapura diperdagangkan kembali ke negara lain.
Namun, Kementerian Perdagangan dan Industri Singapura menjelaskan bahwa perusahaan-perusahaan berbasis di Singapura memang menjalankan aktivitas perdagangan LNG internasional. Kargo LNG pada umumnya bergerak langsung dari negara asal menuju negara tujuan dan tidak harus secara fisik melewati Singapura.
Dengan demikian, persoalan perdagangan LNG tersebut perlu dilihat berdasarkan mekanisme perdagangan dan ketentuan kontrak yang berlaku, bukan semata-mata sebagai pelanggaran.
“Kabut Asap Lintas Negara Ikut Memperkeruh Hubungan”
Selain persoalan energi, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Indonesia juga menjadi persoalan serius dalam hubungan kedua negara.
Singapura dan Malaysia sebelumnya menyampaikan perhatian terhadap dampak pencemaran udara yang melintasi batas negara.
Pemerintah Singapura bahkan mengambil langkah meminta keterangan dari sejumlah perusahaan yang diduga memiliki keterkaitan dengan kebakaran lahan di Indonesia.
Persoalan tersebut mendorong kedua negara meningkatkan komunikasi dan kerja sama penegakan hukum.
Dalam pertemuan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan dengan Menteri Luar Negeri Indonesia Arrmanatha Nasir pada 27 Oktober 2026, kedua negara menyepakati pembentukan satuan tugas bersama untuk memperkuat pertukaran informasi dan koordinasi penanganan kabut asap.
Kedua pemerintah juga menegaskan pentingnya menelusuri pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan.
“Kedua Negara Diminta Menjaga Hubungan Bilateral”
Di tengah meningkatnya pernyataan keras dari sejumlah pejabat, sejumlah tokoh dan pejabat kedua negara berupaya meredakan ketegangan.
Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa pengurangan pasokan gas merupakan kebijakan berdasarkan kebutuhan energi nasional, bukan upaya untuk merusak hubungan bilateral.
Sementara itu, Singapura juga menyampaikan pentingnya komunikasi dan penyelesaian perbedaan melalui jalur diplomasi.
Hubungan kedua negara memiliki kepentingan ekonomi yang sangat besar. Singapura merupakan salah satu sumber utama investasi asing langsung bagi Indonesia. Sebaliknya, Indonesia juga memiliki keterkaitan erat dengan Singapura dalam perdagangan, energi, investasi, dan infrastruktur konektivitas.
“Menanti Langkah Konkret Pemerintah”
Meningkatnya ketegangan Indonesia-Singapura menjadi pengingat bahwa persoalan energi, lingkungan, dan perdagangan internasional membutuhkan komunikasi yang transparan serta koordinasi yang kuat.
Pemerintah Indonesia memiliki kepentingan untuk memastikan sumber daya alam dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kebutuhan nasional. Namun, kepastian hukum dan penghormatan terhadap perjanjian internasional juga menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan mitra kerja sama.
Di sisi lain, penanganan kebakaran hutan dan lahan harus menjadi prioritas agar persoalan kabut asap tidak terus berulang dan merugikan masyarakat di kawasan Asia Tenggara.
Publik kini menantikan langkah konkret kedua negara untuk menyelesaikan perbedaan melalui diplomasi, memperkuat kerja sama penegakan hukum, serta menjaga stabilitas hubungan kawasan.
{Nurman-BM}
BeritaMetropolitan.id
