JAKARTA, Beritametropolitan.id – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyatakan kesiapan memberikan perlindungan serta pemulihan kepada 30 korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dalam tujuh perkara yang berhasil diungkap Polda Metro Jaya.
Langkah tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan para korban mendapatkan hak perlindungan, pendampingan, serta pemulihan setelah diduga mengalami berbagai bentuk eksploitasi.
Wakil Ketua LPSK, Wawan Fahrudin, mengatakan bahwa perlindungan yang disiapkan tidak hanya menyasar korban secara langsung, tetapi juga anggota keluarga yang membutuhkan dukungan akibat dampak tindak pidana tersebut.
Menurut Wawan, layanan LPSK mencakup bantuan medis, pemulihan psikologis, hingga layanan psikososial sesuai kebutuhan masing-masing korban.
“Selain memberikan pelindungan, LPSK juga memiliki layanan pemulihan bagi korban, baik secara medis, psikologis, maupun psikososial. Keluarga korban juga dapat memperoleh layanan pemulihan sesuai dengan kebutuhan,” ujar Wawan dalam keterangan yang disampaikan di Jakarta, Jumat (13/11/2026).
19 Tersangka dan 30 Korban Teridentifikasi
Dalam pengungkapan tujuh perkara tersebut, Polda Metro Jaya menetapkan sebanyak 19 orang sebagai tersangka dengan jumlah korban mencapai 30 orang.
Pengungkapan dilakukan dalam kurun waktu Maret hingga November 2026 melalui penyelidikan Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA-PPO) Polda Metro Jaya bersama sejumlah polres jajaran.
Dari keseluruhan korban yang berhasil diselamatkan, sebanyak 23 orang merupakan laki-laki, tiga perempuan dewasa, dan empat anak perempuan.
Kasus-kasus tersebut melibatkan sejumlah modus perdagangan orang, mulai dari perekrutan dan pengiriman warga negara Indonesia (WNI) ke luar negeri secara nonprosedural, eksploitasi seksual terhadap anak, hingga penempatan pekerja migran yang tidak sesuai dengan perjanjian awal.
Selain itu, terdapat dugaan eksploitasi anak buah kapal melalui jeratan utang serta pengiriman anak untuk perkawinan pesanan.
Dijanjikan Gaji Besar, WNI Direkrut ke Rusia
Salah satu perkara yang menjadi perhatian publik adalah dugaan perekrutan WNI untuk dijadikan tentara bayaran sekaligus dipekerjakan dalam pembangunan benteng pertahanan di Rusia.
Dalam menjalankan aksinya, para pelaku diduga menawarkan iming-iming kontrak sekitar Rp400 juta, gaji bulanan Rp40 juta hingga Rp50 juta, tunjangan anak sebesar Rp3 juta, serta fasilitas keamanan.
Namun, berdasarkan keterangan kepolisian, berbagai janji tersebut diduga tidak sesuai dengan kenyataan. Bahkan, sejumlah korban dilaporkan kehilangan kontak dengan keluarga dan terdapat korban yang dikabarkan meninggal dunia.
Kasus ini menjadi peringatan serius bagi masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap tawaran pekerjaan di luar negeri yang menjanjikan penghasilan besar tanpa kejelasan legalitas, kontrak kerja, maupun perusahaan perekrut.
LPSK Dorong Pemenuhan Hak Korban
Selain memberikan perlindungan, LPSK juga menyoroti pentingnya pemenuhan hak restitusi bagi korban TPPO.
Restitusi merupakan ganti kerugian yang menjadi hak korban dan menjadi kewajiban pelaku atau pihak ketiga sesuai ketentuan hukum.
LPSK juga membuka peluang memberikan dukungan pemulihan lain, termasuk bantuan psikososial di bidang pendidikan bagi anak-anak korban serta fasilitasi bantuan modal usaha sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
Hingga 11 November 2026, LPSK mencatat telah menerima 15.836 permohonan perlindungan. Dari jumlah tersebut, 217 permohonan berasal dari korban tindak pidana perdagangan orang.
Penegakan Hukum Harus Berpihak kepada Korban
Pengungkapan tujuh perkara TPPO tersebut memperlihatkan bahwa praktik perdagangan manusia masih menjadi ancaman serius, termasuk melalui modus perekrutan tenaga kerja dan tawaran pekerjaan di luar negeri.
Penegakan hukum tidak cukup hanya dengan menangkap para tersangka. Aparat penegak hukum juga harus memastikan seluruh korban memperoleh perlindungan, pendampingan, pemulihan, dan hak-haknya sesuai peraturan perundang-undangan.
Sinergi antara kepolisian, LPSK, dan lembaga terkait menjadi kunci agar korban tidak kembali menjadi pihak yang dirugikan setelah kasusnya terungkap.
Masyarakat juga diimbau untuk tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan dengan gaji fantastis tanpa melakukan pemeriksaan terhadap legalitas perusahaan, dokumen keberangkatan, serta kejelasan kontrak kerja.
Perlu ditegaskan, seluruh dugaan tindak pidana dalam perkara tersebut tetap harus diproses berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku, dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
{Nurman Redaksi-BM}
Sumber: Polda Metro Jaya.
