JAKARTA, BeritaMetropolitan.id – Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menerbitkan obligasi daerah senilai Rp5,6 triliun untuk membiayai sejumlah proyek strategis kini menjadi perhatian pemerintah pusat. Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara mengingatkan agar rencana penerbitan surat utang tersebut dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kondisi pasar keuangan global yang belum kondusif.
Peringatan tersebut disampaikan Suahasil kepada awak media seusai menghadiri Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin Indonesia di Jakarta, Jumat (30/10/2026).
Menurut Suahasil, pemerintah daerah yang berencana menerbitkan obligasi harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan serta perkembangan tingkat imbal hasil atau yield obligasi pemerintah pusat.
Ia menilai kenaikan suku bunga surat utang negara perlu menjadi pertimbangan serius sebelum pemerintah daerah mengambil keputusan untuk mencari pembiayaan melalui pasar obligasi.
“Obligasi itu kan sudah ada ketentuannya. Kita jalankan sesuai ketentuan. Namun kondisi menerbitkan obligasi itu tentu harus dilihat terus dengan kondisi yang sedang terjadi. Saat ini globalnya lagi nggak bagus,” ujar Suahasil.
Ia juga mengingatkan bahwa kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah pusat dapat menjadi gambaran meningkatnya biaya pendanaan yang perlu diperhitungkan oleh pemerintah daerah.
“Rp5,6 Triliun untuk Proyek Strategis Jakarta”
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan rencana penerbitan obligasi daerah untuk menghimpun dana sekitar Rp5,6 triliun.
Dana tersebut direncanakan untuk mendukung pembiayaan sejumlah proyek pembangunan strategis, di antaranya kelanjutan pembangunan jalur LRT Jakarta rute Manggarai-Dukuh Atas serta pembangunan Rumah Sakit Sumber Waras.
Penerbitan obligasi tersebut direncanakan berlangsung secara bertahap pada 2027 dan 2028.
Pemprov DKI menilai instrumen pembiayaan ini dapat menjadi salah satu alternatif untuk memperkuat kapasitas pendanaan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di Ibu Kota.
Namun, rencana tersebut tetap membutuhkan pembahasan dan pemenuhan persyaratan dari pemerintah pusat.
“Kemenkeu Siapkan Alternatif Pembiayaan Melalui APBN”
Di tengah kehati-hatian terhadap penerbitan obligasi, Kementerian Keuangan menyatakan komunikasi dengan Pemprov DKI Jakarta terus berjalan.
Suahasil menyebut pemerintah pusat juga membuka berbagai alternatif dukungan pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurutnya, sejumlah proyek pembangunan di Jakarta selama ini telah mendapatkan dukungan APBN, baik melalui belanja langsung maupun skema pembiayaan.
Salah satu contohnya adalah proyek transportasi massal seperti MRT Jakarta.
Dengan demikian, pembiayaan pembangunan tidak harus selalu bergantung pada penerbitan surat utang daerah.
“Ada Persyaratan Ketat Sebelum Obligasi Diterbitkan”
Rencana penerbitan obligasi daerah juga harus memperhatikan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 76 Tahun 2026.
Dalam aturan tersebut, penerbitan obligasi daerah memiliki sejumlah persyaratan, termasuk persetujuan Menteri Keuangan dan pertimbangan dari kementerian terkait.
Untuk obligasi yang jangka waktunya melampaui sisa masa jabatan kepala daerah, persyaratannya juga mencakup pertimbangan Menteri Dalam Negeri dan Kepala Bappenas.
Ketentuan tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan kemampuan keuangan daerah serta keberlanjutan pembayaran kewajiban utang.
Rencana penerbitan obligasi daerah senilai Rp5,6 triliun kini menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan pembiayaan pembangunan Jakarta dalam beberapa tahun mendatang.
Di satu sisi, obligasi dapat menjadi instrumen untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat. Namun, di sisi lain, penerbitan surat utang juga membawa konsekuensi kewajiban pembayaran pokok dan bunga yang harus diperhitungkan secara matang.
Masyarakat tentu berharap setiap kebijakan pembiayaan pembangunan dilakukan secara transparan, akuntabel, serta tidak membebani keuangan daerah di masa mendatang.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat kepastian final mengenai realisasi penerbitan obligasi tersebut. Pemprov DKI Jakarta menyatakan akan mengikuti arahan dan keputusan pemerintah pusat.
Perkembangan selanjutnya akan menjadi perhatian publik, terutama terkait kepastian pembiayaan proyek LRT Manggarai-Dukuh Atas, pembangunan Rumah Sakit Sumber Waras, serta dampaknya terhadap kemampuan fiskal DKI Jakarta.
{Nurman-BM}
BeritaMetropolitan.id
