JAKARTA, Beritametropolitan.id – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penguatan kesiapsiagaan nasional dalam menghadapi potensi bencana alam, khususnya banjir dan tanah longsor menjelang puncak musim hujan.
Arahan tersebut disampaikan dalam rapat terbatas (ratas) mengenai antisipasi bencana alam yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (9/11/2026). Rapat tersebut melibatkan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga terkait untuk membahas langkah pencegahan serta kesiapan penanganan bencana di berbagai wilayah Indonesia.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Kristomei Sianturi, mengungkapkan bahwa Presiden meminta penambahan stok perlengkapan darurat agar kebutuhan masyarakat dapat segera dipenuhi ketika bencana terjadi.
Peralatan yang menjadi perhatian meliputi tempat tidur lipat atau velbed, tenda pengungsian, generator listrik (genset), perahu karet, selimut, hingga perangkat pemurni air atau water purifier.
” Bapak Presiden memberikan arahan untuk memperbanyak seperti velbed, tenda dan genset dalam rangka mengantisipasi apabila terjadi bencana di wilayah Indonesia termasuk perahu karet, tenda, selimut, water purifier dan sebagainya,” kata Kristomei, sebagaimana dikutip Liputan6, Selasa (10/11/2026).
11.404 Kepala Keluarga Terdampak Banjir
Berdasarkan laporan BNPB, sepanjang periode 24 Oktober hingga 8 November 2026, banjir melanda 12 kabupaten/kota di Indonesia.
Dari jumlah tersebut, tujuh wilayah dilaporkan telah mengalami kondisi surut. Sementara lima kabupaten masih membutuhkan perhatian dan penanganan lebih lanjut.
Kelima wilayah tersebut meliputi Kabupaten Pidie Jaya di Aceh, Kabupaten Langkat, Deli Serdang, dan Serdang Bedagai di Sumatera Utara, serta Kabupaten Lumajang di Jawa Timur.
Dampak banjir di lima wilayah tersebut mencakup 22 kecamatan dengan total 11.404 kepala keluarga terdampak.
Pidie Jaya menjadi salah satu wilayah dengan dampak terbesar, yakni 4.969 kepala keluarga, disusul Kabupaten Langkat dengan 3.157 kepala keluarga.
Data tersebut menunjukkan bahwa penanganan bencana tidak hanya membutuhkan respons cepat ketika banjir terjadi, tetapi juga kesiapan logistik, personel, sarana evakuasi, serta pemulihan kebutuhan dasar masyarakat.
Puncak Musim Hujan Diperkirakan Desember 2026 hingga Februari 2027
Selain laporan BNPB, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menyampaikan bahwa puncak musim hujan tahun ini diperkirakan berlangsung pada Desember 2026 hingga Februari 2027.
Menurut BMKG, awal musim hujan mengalami kemunduran sekitar 20 hingga 30 hari. Meski sifat hujan diperkirakan normal berdasarkan rata-rata klimatologis, durasi hujan yang lebih pendek tetap perlu diantisipasi karena dapat memicu kejadian hujan ekstrem.
BMKG juga menyiapkan sistem peringatan dini yang dapat memberikan informasi potensi hujan ekstrem hingga tingkat kecamatan.
Informasi tersebut mencakup prakiraan beberapa jam ke depan, harian hingga tujuh hari, serta pemantauan dalam periode yang lebih panjang.
Pemerintah juga membahas kemungkinan pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) melalui koordinasi BMKG dan BNPB untuk mengurangi risiko hujan ekstrem di kawasan rawan bencana.
Kemensos Siapkan Logistik di Lebih dari 800 Titik
Kesiapsiagaan juga diperkuat melalui Kementerian Sosial.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa pemerintah menyiapkan dukungan logistik di lebih dari 800 titik yang tersebar di desa-desa rawan bencana.
Selain persediaan logistik, Kemensos menyiapkan Kampung Siaga Bencana, dapur umum, serta bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak.
Pada tahap pascabencana, bantuan yang disiapkan mencakup bantuan pengisian perabot rumah tangga, pemberdayaan masyarakat, hingga jaminan hidup bagi penyintas selama tiga bulan.
Penyaluran bantuan dilakukan berdasarkan data pemerintah daerah yang diverifikasi dan divalidasi bersama instansi terkait.
Kesiapsiagaan Harus Dibuktikan dengan Tindakan Nyata
Arahan Presiden untuk memperkuat persediaan peralatan darurat menjadi langkah penting dalam menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi.
Namun, kesiapsiagaan tidak cukup hanya diwujudkan melalui instruksi dan pengadaan perlengkapan.
Pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, BPBD, serta seluruh unsur terkait perlu memastikan bahwa peralatan benar-benar tersedia, berfungsi, dan dapat segera digunakan ketika keadaan darurat terjadi.
Pemetaan kawasan rawan bencana, kesiapan jalur evakuasi, kecepatan penyampaian informasi peringatan dini, serta distribusi bantuan juga harus menjadi perhatian.
Masyarakat di wilayah rawan banjir dan longsor diimbau terus memantau informasi resmi BMKG dan BNPB serta mengikuti arahan petugas apabila kondisi lingkungan dinilai membahayakan.
Dengan penguatan koordinasi lintas sektor dan kesiapan logistik yang memadai, pemerintah diharapkan mampu meminimalkan risiko korban jiwa maupun kerugian material saat bencana terjadi.
{Nurman-BM}
Sumber: BNPB
