JAKARTA, Beritametropolitan.id – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan modus pemerasan dalam perkara yang menjerat mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim. Dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa (10/11/2026), jaksa membeberkan dugaan praktik penundaan pelayanan dokumen keimigrasian untuk meminta pembayaran sejumlah uang.
Dalam pemaparan JPU, mekanisme pelayanan dokumen keimigrasian diduga sengaja dibuat berstatus tertunda atau pending hingga pemohon maupun biro jasa memberikan sejumlah uang yang dikenal dengan istilah uang klik atau uang loket.
Praktik tersebut, apabila terbukti di persidangan, berpotensi menunjukkan adanya penyalahgunaan kewenangan dalam pelayanan publik, khususnya ketika proses administrasi yang seharusnya berjalan sesuai ketentuan diduga dijadikan sarana untuk memperoleh keuntungan pribadi.
“Dugaan Penundaan Pelayanan Jadi Sorotan”
JPU menjelaskan bahwa penundaan dokumen keimigrasian diduga menempatkan pemohon dalam situasi sulit. Salah satu risikonya adalah keterlambatan pengurusan dokumen yang dapat berdampak pada warga negara asing, termasuk potensi mengalami overstay.
Jaksa menegaskan bahwa hal yang harus dibuktikan dalam perkara tersebut adalah apakah penundaan pelayanan memang digunakan sebagai sarana untuk memaksa pihak tertentu memberikan sesuatu sebagaimana yang didakwakan.
Dalam persidangan itu, JPU juga menjelaskan bahwa perkara tersebut melibatkan tujuh orang terdakwa dengan peran masing-masing sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan.
“Jaksa Pertahankan Dakwaan”
Dalam tanggapannya terhadap nota keberatan atau eksepsi pihak Silmy Karim, JPU menyatakan bahwa surat dakwaan telah memenuhi persyaratan formil dan materiil.
Jaksa turut menjelaskan sejumlah angka yang tercantum dalam dakwaan, antara lain dugaan penerimaan sebesar Rp1,2 miliar yang dikaitkan dengan Silmy, serta total penerimaan Rp168,97 miliar dalam perkara tersebut.
Selain itu, dalam dakwaan gratifikasi disebutkan penerimaan Rp2,56 miliar dan pembelian saham senilai Rp31,38 miliar.
Namun, JPU menegaskan bahwa kebenaran perhitungan, sumber dana, waktu penerimaan, cara penyerahan, serta pihak yang menyerahkan uang tersebut masih harus dibuktikan melalui pemeriksaan perkara.
Dengan demikian, angka-angka tersebut merupakan bagian dari materi dakwaan, bukan fakta hukum yang telah diputus oleh pengadilan.
JPU juga membantah keberatan penasihat hukum mengenai pencantuman periode perkara yang dimulai sejak 2021, sementara Silmy baru menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi pada Januari 2023.
Menurut penuntut umum, periode 2021 digunakan sebagai konteks awal praktik yang diduga berlangsung. Sementara perbuatan yang secara khusus dikaitkan dengan Silmy diuraikan setelah dirinya menduduki jabatan tersebut.
Jaksa turut menolak argumentasi bahwa perkara tersebut harus dibuktikan melalui penangkapan tangan. Menurut JPU, tindak pidana pemerasan maupun gratifikasi yang didakwakan tidak mensyaratkan seseorang harus tertangkap ketika sedang melakukan tindak pidana.
Atas seluruh keberatan tersebut, JPU meminta majelis hakim menolak atau setidak-tidaknya menyatakan eksepsi tidak dapat diterima serta melanjutkan perkara ke tahap pembuktian.
Perkara ini menjadi perhatian karena menyangkut integritas pelayanan keimigrasian yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat dan warga negara asing.
Apabila dugaan tersebut terbukti, praktik menjadikan penundaan pelayanan sebagai alat untuk meminta pembayaran tidak hanya berpotensi merugikan pemohon, tetapi juga dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi penyelenggara pelayanan negara.
Karena itu, proses persidangan diharapkan mampu mengungkap secara terang siapa saja pihak yang bertanggung jawab, bagaimana mekanisme dugaan praktik tersebut berjalan, serta sejauh mana peran masing-masing terdakwa.
Publik juga berhak memperoleh informasi yang transparan mengenai perkembangan perkara tersebut, tanpa mengabaikan asas praduga tidak bersalah dan hak setiap terdakwa untuk mendapatkan proses peradilan yang adil.
{Nurman-BM}
@Beritametropolitan.id
Sumber: MI
