JAKARTA, Beritametropolitan.id – Penyidikan dugaan korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) memasuki babak baru. Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali melakukan penggeledahan di enam lokasi perusahaan yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan nikel.
Penggeledahan tersebut merupakan bagian dari penyidikan perkara dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel periode 2013–2025. Kasus ini menjadi perhatian karena penyidik tengah mendalami aktivitas pertambangan yang diduga tetap berlangsung meskipun izin perusahaan telah berakhir.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, menyampaikan bahwa tim penyidik melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi pada Selasa (10/11/2026).
Menurut Anang, terdapat sekitar enam lokasi perusahaan yang menjadi sasaran penggeledahan, termasuk sejumlah kantor perusahaan di Kendari, Konawe Utara, dan Buton Tengah.
“PT BSJ Ditetapkan sebagai Tersangka Korporasi”
Dalam perkembangan penyidikan tersebut, Kejagung telah menetapkan PT Bumi Sentosa Jaya (BSJ) sebagai tersangka korporasi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara.
Anang menjelaskan, perusahaan tersebut diduga masih melakukan kegiatan penambangan meskipun masa berlaku izinnya telah berakhir pada 2014.
Berdasarkan keterangan Kejagung, aktivitas pertambangan diduga tetap berlangsung hingga 2025.
Penyidik juga menyebut Arif Kurniawan sebagai pihak yang mengelola perusahaan sekaligus pemilik manfaat yang diduga memperoleh keuntungan dari aktivitas tersebut.
Penetapan tersangka korporasi ini menjadi salah satu perkembangan penting dalam perkara tersebut. Sebab, penegakan hukum tidak hanya diarahkan kepada individu, tetapi juga terhadap badan usaha yang diduga terlibat dalam tindak pidana.
“Dugaan Aliran Suap kepada Penyelenggara Negara Didalami”
Selain persoalan aktivitas pertambangan yang diduga melampaui masa izin, penyidik Kejagung juga mendalami dugaan pemberian suap kepada oknum penyelenggara negara.
Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Saiful Bahri Siregar, sebelumnya mengungkapkan adanya dugaan pemberian sejumlah uang untuk mempermudah proses administrasi perusahaan pertambangan.
Dugaan pemberian tersebut disebut berkaitan dengan proses perizinan, produksi, hingga penjualan hasil tambang.
Namun, identitas pihak-pihak yang diduga menerima aliran uang serta konstruksi peran masing-masing masih menjadi bagian dari pendalaman penyidikan.
Karena itu, seluruh dugaan tersebut perlu dibuktikan melalui proses hukum dan tidak dapat langsung dianggap sebagai fakta kesalahan seseorang.
“Pengawasan Perizinan Tambang Menjadi Sorotan”
Kasus ini kembali memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan pemerintah terhadap aktivitas pertambangan, khususnya ketika suatu perusahaan diduga masih beroperasi setelah izin usahanya berakhir.
Jika dugaan tersebut terbukti, persoalannya tidak hanya menyangkut kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan perizinan, tetapi juga efektivitas pengawasan dan penindakan terhadap aktivitas pertambangan.
Aparat penegak hukum perlu menelusuri bagaimana aktivitas pertambangan tersebut dapat berlangsung selama bertahun-tahun, siapa saja pihak yang memiliki kewenangan dalam pengawasan, serta apakah terdapat pihak yang diduga membantu melancarkan kegiatan tersebut.
Penelusuran terhadap aliran dana, dokumen perizinan, hasil produksi, dan transaksi penjualan nikel juga menjadi bagian penting untuk mengungkap perkara secara menyeluruh.
Publik kini menunggu keseriusan Kejagung dalam mengungkap perkara tersebut secara transparan dan profesional.
Penanganan kasus ini diharapkan tidak berhenti pada penetapan tersangka korporasi semata. Apabila ditemukan bukti yang cukup, pihak-pihak lain yang memiliki keterlibatan harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Di sisi lain, asas praduga tak bersalah tetap harus dihormati terhadap seluruh pihak yang belum dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
Pengungkapan dugaan korupsi pertambangan nikel ini menjadi ujian bagi komitmen penegakan hukum, khususnya dalam memberantas praktik korupsi yang berpotensi merugikan negara dan merusak tata kelola sumber daya alam.
Beritametropolitan.id akan terus mengawal perkembangan penyidikan perkara ini, termasuk kemungkinan pengungkapan pihak-pihak lain yang diduga terlibat.
{Nurman-BM}
