JAKARTA, Beritametropolitan.id – Kom!isi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengembangkan penyidikan kasus dugaan korupsi pengelolaan dana hibah untuk kelompok masyarakat (Pokmas) yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur. Kali ini, penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap anggota DPR RI Anwar Sadad dan Bagus Wahyudiono pada Senin, 9 November 2026.
Keduanya dipanggil dalam kapasitas sebagai tersangka terkait perkara dugaan suap pengurusan dana hibah Pokmas Jawa Timur tahun anggaran 2019–2022.
Pemanggilan tersebut menjadi perhatian karena perkara ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sahat Tua Simanjuntak, pada Desember 2022.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa pemeriksaan dijadwalkan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Namun, agenda pemeriksaan pada Senin tersebut tidak terlaksana. Anwar Sadad disebut tidak dapat hadir karena telah memiliki agenda kegiatan reses, sedangkan Bagus Wahyudiono beralasan kondisi kesehatannya belum memungkinkan.
KPK kemudian menjadwalkan ulang pemeriksaan keduanya pada Senin, 16 November 2026.
“21 Orang Ditetapkan sebagai Tersangka”
Dalam pengembangan perkara dana hibah Jawa Timur, KPK sebelumnya telah menetapkan 21 orang sebagai tersangka.
Para tersangka tersebut terdiri atas empat orang yang diduga sebagai penerima suap dan 17 orang yang diduga sebagai pemberi suap.
Perkara ini berkaitan dengan pengurusan alokasi dana hibah untuk kelompok masyarakat melalui pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD Jawa Timur.
Penyidik mendalami dugaan penyimpangan dalam proses pengusulan, pembagian alokasi, hingga penyaluran dana hibah yang berasal dari APBD.
Pengembangan penyidikan juga mencakup sejumlah pihak dari berbagai daerah di Jawa Timur, termasuk kalangan penyelenggara negara dan pihak swasta.
“Dana Hibah untuk Masyarakat Jadi Sorotan”
Dana hibah Pokmas pada prinsipnya ditujukan untuk mendukung kebutuhan dan kegiatan masyarakat.
Karena itu, dugaan penyalahgunaan dalam pengelolaannya menjadi persoalan serius. Apabila anggaran yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat diselewengkan, dampaknya bukan hanya kerugian keuangan negara, tetapi juga hilangnya kesempatan masyarakat memperoleh manfaat pembangunan.
Dalam konstruksi perkara yang disampaikan melalui pemberitaan mengenai penyidikan KPK, terdapat dugaan pengaturan alokasi dana hibah dan permintaan komitmen fee kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan pengajuan maupun pergeseran anggaran.
Penyidik juga mendalami dugaan pemotongan dana setelah anggaran dicairkan kepada kelompok masyarakat.
Namun, seluruh dugaan tersebut harus dibuktikan melalui proses penyidikan dan persidangan. Tidak semua pihak yang disebut dalam konstruksi perkara dapat dianggap bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
KPK Diminta Transparan Mengusut Aliran Dana
Perkembangan perkara ini memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana mekanisme pengawasan dana hibah dijalankan, siapa saja pihak yang memiliki kewenangan dalam menentukan alokasi, serta bagaimana memastikan anggaran benar-benar sampai kepada kelompok masyarakat penerima.
Penyidikan tidak cukup hanya berhenti pada pemeriksaan individu. Penelusuran aliran uang, mekanisme pengusulan anggaran, hubungan antara pengelola dana hibah dan pihak-pihak yang diduga terlibat, serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran menjadi bagian penting untuk mengungkap perkara secara menyeluruh.
KPK juga menyatakan bahwa hibah kepada kelompok masyarakat merupakan salah satu area yang memiliki potensi kerawanan tindak pidana korupsi.
Oleh karena itu, publik menunggu keseriusan lembaga antirasuah dalam menuntaskan perkara tersebut secara transparan, profesional, dan tanpa tebang pilih.
“Pemeriksaan Ulang 16 November Jadi Perhatian”
Penjadwalan ulang pemeriksaan Anwar Sadad dan Bagus Wahyudiono pada 16 November 2026 menjadi salah satu perkembangan yang patut diperhatikan.
KPK berharap kedua tersangka memenuhi panggilan penyidik agar proses pengusutan perkara dapat berjalan dan segera dituntaskan.
Publik juga menunggu perkembangan lebih lanjut mengenai kemungkinan pemeriksaan pihak-pihak lain, penelusuran aset, serta pengungkapan konstruksi perkara secara lengkap.
Kasus dana hibah ini menjadi pengingat bahwa anggaran publik yang dialokasikan untuk kepentingan masyarakat harus dikelola secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Beritametropolitan.id akan terus memantau perkembangan penyidikan perkara ini dengan mengedepankan prinsip keberimbangan, akurasi informasi, dan asas praduga tak bersalah.
{Team Redaksi-BM}
